Qatar Menyebut Netanyahu Penjahat Perang, Memanas Hubungan Diplomatik dan Pasar Energi!
Jakarta, Maret.id — Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang” menyusul eskalasi serangan di Gaza yang menurutnya menargetkan fasilitas sipil.
Isi Wawancara dan Pernyataan Tegas
Dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan, Sheikh Mohammed menegaskan bahwa tindakan militer yang menimpa rumah sakit dan sekolah di Gaza merupakan kejahatan perang. Ia menyatakan bahwa siapa pun yang bertanggung jawab atas serangan semacam itu layak disebut penjahat perang.
Tuduhan Terhadap Kepemimpinan Israel
Sheikh Mohammed menuduh Netanyahu melakukan serangan politik terhadap Qatar untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan dan tindakan pemerintahannya sendiri. Pernyataan tersebut menggarisbawahi ketegangan diplomatik antara Doha dan Yerusalem setelah insiden tertentu yang melibatkan wilayah Qatar.
Insiden di Doha pada 9 September 2025
Sheikh Mohammed kembali mengutuk serangan yang terjadi di Doha pada 9 September 2025, yang menurut pemerintah Qatar menargetkan pejabat Hamas saat negara itu sedang menjalankan upaya mediasi. Peristiwa itu dikabarkan menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar, sebuah insiden yang memperburuk hubungan antara kedua belah pihak.
Qatar menyatakan pihaknya menjadi sasaran saat tengah berperan sebagai fasilitator untuk meredakan konflik, sementara pernyataan Sheikh Mohammed menilai tindakan tersebut sebagai pelampauan batas diplomasi. Ia menyebut serangan itu sebagai bukti bahwa mediasi sipil dapat terancam oleh tindakan militer dan politik yang agresif.
Upaya Mediasi dan Risiko Regional
Meski mengecam tindakan yang dituding sebagai kejahatan perang, Sheikh Mohammed menegaskan bahwa Qatar akan melanjutkan upaya mediasi guna mengurangi eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. Ia mengatakan Doha tetap berkomitmen untuk mencari solusi diplomatik meski menghadapi risiko dan tekanan politik.
Komentar itu muncul di tengah kekhawatiran internasional mengenai dampak konflik terhadap warga sipil, infrastruktur, dan stabilitas kawasan. Istilah “kejahatan perang” yang dilontarkan pejabat Qatar menambah tekanan pada komunitas internasional untuk merespons dengan langkah-langkah yang lebih tegas atau diplomatis.
Keterangan Sheikh Mohammed diperkirakan akan memicu reaksi dari berbagai aktor internasional, termasuk negara-negara yang selama ini memediasi atau memiliki hubungan dekat dengan kedua belah pihak. Para pengamat menilai pernyataan demikian berpotensi memperumit negosiasi di masa depan dan menimbulkan implikasi diplomatik baru bagi upaya perdamaian.
Di dalam negeri Qatar, pernyataan resmi pemerintah menghimpun dukungan terhadap langkah-langkah mediasi sambil menuntut pertanggungjawaban atas insiden yang menewaskan warga dan petugas keamanan. Situasi ini menjadi sorotan karena menempatkan Doha di persimpangan antara peran mediator dan target aksi militer yang kontroversial.
Pernyataan Sheikh Mohammed akan menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai perlindungan fasilitas sipil dalam konflik bersenjata dan kewajiban negara-negara untuk menegakkan hukum humaniter internasional. Para diplomat dan analis keamanan kini mengikuti perkembangan ini untuk menilai dampak jangka pendek dan strategi lanjutan yang mungkin diambil oleh Qatar maupun pihak terkait lainnya.
