Jakarta, Maret.id — Pemerintah Thailand memutuskan memangkas pajak cukai untuk bahan bakar gasohol E20 dan biodiesel B20 selama tiga bulan sebagai upaya meringankan beban petani, pelaku transportasi, dan konsumen.
Rincian Pemotongan Pajak
Pemotongan pajak bagi gasohol E20 ditetapkan sebesar 5,60 baht per liter dan untuk biodiesel B20 sebesar 5,50 baht per liter, menurut pernyataan Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai. Angka itu diperkirakan setara dengan sekitar Rp2.900–Rp3.000 per liter tergantung kurs yang berlaku.
Keputusan ini berlaku untuk periode awal tiga bulan dan akan dievaluasi ulang oleh pemerintah setelah masa tersebut berakhir. Pemerintah mengatakan kebijakan bersifat sementara namun ditujukan untuk meredam tekanan inflasi terkait harga bahan bakar.
Tujuan Kebijakan dan Dampak pada Sektor Pertanian
Menurut pernyataan resmi, tujuan utama pemotongan pajak adalah menurunkan biaya hidup masyarakat serta mendorong permintaan komoditas pertanian yang menjadi bahan baku biofuel. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan serapan produk pertanian domestik sehingga membantu stabilitas pendapatan petani.
Sektor transportasi juga dipandang akan merasakan dampak positif melalui biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka pendek. Namun pengaruh jangka panjang terhadap anggaran negara dan pasar energi akan menjadi perhatian saat evaluasi kebijakan dilakukan.
Koordinasi Pemerintah dan Penetapan Harga
Kementerian Energi Thailand telah menerima aturan resmi terkait pemotongan pajak dan dijadwalkan menggelar pertemuan untuk menentukan harga eceran di stasiun pengisian bahan bakar. Penetapan harga eceran ini penting agar pengurangan pajak benar-benar diteruskan kepada konsumen di level ritel.
Pemerintah menegaskan akan memantau pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi perbedaan harga yang merugikan konsumen. Selain itu, otoritas terkait akan menyiapkan mekanisme pemantauan dan laporan berkala selama masa tiga bulan.
Langkah yang diambil Thailand menggambarkan upaya negara-negara di kawasan untuk mengelola dampak kenaikan harga energi dan sekaligus melindungi sektor pertanian yang memasok bahan baku energi terbarukan. Pengumuman ini juga mencerminkan kebijakan fiskal sementara yang mengutamakan stabilitas sosial dan ketersediaan energi bagi publik.
