Jakarta, Maret.id — Islamabad pada Rabu (28/10/2026) mencabut pembatasan sementara dan mengizinkan kembali dua maskapai Taiwan, China Airlines dan EVA Air, menggunakan wilayah udara Pakistan hingga 27 Maret 2027. Izin itu tercantum dalam dokumen resmi yang dilaporkan beberapa media internasional termasuk AP, Bloomberg, dan Dawn.
Pemulihan izin dan jangka waktu
Izin lintas udara yang dipulihkan itu mengikuti jeda tiga hari setelah kedua maskapai tersebut mulai menghindari rute yang melintas Pakistan pada 25 Oktober. Dokumen resmi menyebut batas waktu penggunaan wilayah udara hingga tanggal 27 Maret 2027 sebagai ketentuan sementara.
Pembelaan Islamabad dan prinsip Satu China
Khawaja Asif, yang disebut media sebagai pejabat pemerintah Pakistan, membela pembatasan awal dengan merujuk pada kebijakan Satu China yang dipegang Islamabad. Dalam pernyataannya kepada Bloomberg, yang disiarkan oleh beberapa outlet, Asif mengatakan bahwa divisi penerbangan mengikuti kebijakan tersebut sehingga hanya maskapai dari China daratan yang diizinkan melintas.
Reaksi Taipei dan perubahan rute
Pihak berwenang dan media di Taiwan mengecam keputusan itu sebagai tindakan yang merusak kedaulatan dan mempolitisasi ruang udara komersial. Catatan pelacakan penerbangan menunjukkan sejumlah rute Taiwan-Eropa dialihkan, termasuk opsi yang memanfaatkan wilayah udara Rusia setelah eskalasi konflik Ukraina sejak 2022.
Dinamika geopolitik dan implikasi regional
Kebijakan Pakistan ini dinilai lebih ketat dibanding aturan yang diberlakukan Beijing sendiri, yang masih mengizinkan beberapa maskapai Taiwan beroperasi melintasi daratan Tiongkok. Hubungan politik dan militer antara China dan Pakistan yang erat serta praktek dukungan Islamabad terhadap posisi Beijing terkait Taiwan menjadi konteks penting di balik keputusan tersebut.
Preseden dan konsekuensi perjalanan diplomatik
Sampai saat ini belum tercatat negara lain yang memberlakukan larangan lintas udara menyeluruh terhadap maskapai komersial Taiwan, meskipun pada April 2026 beberapa negara Afrika seperti Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar sempat mencabut izin lintas untuk pesawat presiden Taiwan, Lai Ching-te. Insiden-insiden itu menunjukkan bagaimana isu kedaulatan dan hubungan internasional dapat berdampak pada rute penerbangan dan agenda diplomatik.
Laporan ini disusun berdasarkan dokumen resmi dan pemberitaan media internasional yang diterbitkan terkait peristiwa tersebut.
