Indonesia bawa 3 misi ke ITU Doha dorong pemerataan internet, ketegangan memanas!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mengusung tiga agenda strategis pada Konferensi Plenipotensiari International Telecommunication Union (ITU) 2026 di Doha, Qatar, yakni pemerataan akses internet, perlindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi.
Indonesia menyatakan ketiga fokus tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh melalui penguatan infrastruktur serta kerja sama internasional.
Prioritas Indonesia di ITU 2026
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail memaparkan bahwa Indonesia terus mempercepat transformasi digital sejak Konferensi Plenipotensiari ITU 2022.
Dalam pidato High Level Policy Statement di Doha, Ismail menegaskan bahwa agenda nasional yang dibawa Indonesia bertujuan mendorong akses digital merata hingga pelosok terpencil.
Peningkatan Infrastruktur dan Satelit SATRIA-1
Ismail menyoroti peluncuran satelit SATRIA-1 sebagai salah satu tonggak penting untuk memperluas akses internet di wilayah terpencil dan belum terlayani.
Menurutnya, dampak sosial dan ekonomi dari SATRIA-1 terlihat pada peningkatan ketersediaan layanan digital yang sebelumnya sulit dijangkau.
Percepatan Adopsi 5G dan Lelang Frekuensi
Pemerintah juga mengakselerasi penerapan jaringan generasi kelima dengan melaksanakan lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.
Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur konektivitas nasional.
Perlindungan Anak dan Tata Kelola AI
Dari sisi regulasi, pemerintah tengah merampungkan peta jalan kecerdasan buatan (AI) nasional yang melibatkan lintas sektor.
Upaya tersebut berjalan seiring pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk melindungi pengguna anak di bawah 16 tahun.
Kemkomdigi menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjamin keselamatan dan hak-hak anak di ranah digital.
Penyusunan peta jalan AI ditujukan agar adopsi teknologi canggih berlangsung bertanggung jawab dan selaras dengan perlindungan publik.
Keamanan Identitas dan Registrasi Biometrik
Untuk menjamin keamanan identitas pengguna layanan seluler, Kemkomdigi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan verifikasi biometrik pada registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
Registrasi kartu SIM berbasis biometrik, termasuk pengenalan wajah, diharapkan memperkuat verifikasi identitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan nomor ponsel.
Ismail menyatakan bahwa langkah verifikasi biometrik merupakan bagian dari rangkaian kebijakan untuk menambah lapisan keamanan dan akuntabilitas dalam penggunaan layanan digital.
Kebijakan itu juga dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan kemudahan akses dengan kebutuhan pengawasan terhadap penyalahgunaan layanan.
Kerja Sama Internasional dan Pencalonan Dewan ITU
Ismail menegaskan bahwa tantangan ruang digital bersifat lintas batas sehingga membutuhkan kerja sama negara-negara anggota ITU dalam berbagi keahlian dan membangun konsensus.
Sebagai kontribusi di tingkat global, Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027–2030 dan berharap memperoleh dukungan penuh dari negara anggota.
Delegasi Indonesia di Doha berupaya memperkuat posisi negara berkembang dalam forum teknis dan kebijakan internasional agar akses dan manfaat digital lebih merata.
Ismail menutup pernyataannya dengan ajakan bersama untuk membangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh.
