Jakarta, Maret.id — Perwakilan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) bertemu Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid untuk melaporkan penangkapan sembilan warga negara Indonesia oleh pasukan Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan dan Permintaan kepada Presiden
Ahmad Juwaini mewakili GPCI menyampaikan harapan agar pimpinan MPR menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera memerintahkan langkah diplomatik dan konsuler. Ia meminta agar kementerian terkait, kedutaan besar, dan konsulat jenderal Indonesia di luar negeri diberi mandat untuk membantu pembebasan para WNI secepatnya.
Juwaini menegaskan pesan itu ditujukan khusus kepada Presiden Prabowo agar segera bergerak memfasilitasi proses pembebasan dan memastikan perlindungan warga negara. Ia juga menyampaikan kecemasan atas status para aktivis dan jurnalis yang masih ditahan.
Kronologi Misi dan Penangkapan
Misi pelayaran kemanusiaan yang dikenal sebagai Global Sumud Flotilla dimulai dari Barcelona, Spanyol pada 12 April 2026 dan pada tahap pertama sempat dihadang ketika memasuki perairan Yunani. Gelombang pertama itu menurut Juwaini menyebabkan lebih dari 170 peserta ditangkap, beberapa di antaranya kemudian dibebaskan setelah beberapa hari.
Pada tahap lanjutan misi yang berangkat dari Marmaris, Turki, ada sembilan WNI yang bergabung dengan rombongan kapal menuju Gaza. Kapal-kapal pelayaran tersebut kemudian dicegat pasukan Israel pada Senin, 18 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB ketika berada di perairan internasional.
Juwaini menyebut sekitar 40 kapal ditahan dan total 332 aktivis kemanusiaan serta jurnalis dari berbagai negara turut ditangkap pada operasi itu. Sebagian peserta yang awalnya ditahan sempat dibebaskan, namun ada nama seperti Thiago dan Syekh Abul Khasik yang baru bebas setelah ditahan hampir 12 hari.
Tanggapan Hidayat Nur Wahid dan Dorongan untuk Bertindak
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinan atas penangkapan para aktivis dan jurnalis tersebut dan menilai tindakan itu melanggar hukum internasional. Ia menegaskan bahwa insiden yang terjadi di perairan internasional merupakan pelanggaran terbuka terhadap prinsip-prinsip hukum laut dan hak asasi.
Hidayat mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dan menegakkan kedaulatan sesuai konstitusi. Ia meminta koordinasi intensif antar-institusi negara untuk memastikan hak-hak WNI terpenuhi dan proses konsuler berjalan efektif.
Upaya Diplomatik dan Langkah Berikutnya
Permintaan GPCI kepada MPR untuk menyampaikan pesan ke Presiden memicu sorotan pada kecepatan respons diplomasi Indonesia terhadap kasus warga negara yang ditangkap di luar negeri. Para keluarga dan organisasi masyarakat sipil mendorong agar pemerintah menjadikan pembebasan WNI sebagai prioritas dan memberikan informasi yang transparan kepada publik.
Kementerian Luar Negeri diharapkan meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak internasional dan mitra di negara-negara terkait, serta menyiapkan fasilitas konsuler untuk pendampingan hukum dan perlindungan. Sementara itu, publik menantikan perkembangan lanjutan terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan perwakilan diplomatik di wilayah insiden.
Hidayat menekankan pentingnya pelibatan semua lembaga negara untuk menyelesaikan kasus ini tanpa mengabaikan aspek hukum internasional dan keselamatan warga negara. Langkah-langkah konkret dari Pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan luar negeri yang proaktif, dinilai krusial untuk mengakhiri penahanan dan memastikan keselamatan para WNI yang terlibat.
