Keterwakilan Perempuan di Parlemen Dorong Perjuangan Aspirasi yang Lebih Kuat!
Jakarta, Maret.id — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik mendapatkan sambutan positif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ninik Rahayu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, menjelaskan bahwa PKB telah secara konsisten melaksanakan prinsip ini dalam setiap pemilu yang dihadirinya.
Ninik mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di dalam struktur partai adalah langkah yang signifikan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. “PKB menyambut baik putusan MK terkait keterwakilan perempuan. Semangat ini telah lama dijalankan PKB dan kami terus memperkuatnya dari pemilu ke pemilu,” ungkapnya dalam keterangan pers, Selasa, 26 Mei 2026.
Pentingnya Keterwakilan Perempuan dalam Politik
Ninik mengatakan bahwa peningkatan jumlah perempuan di panggung politik sangat penting demi memastikan hak-hak perempuan diperjuangkan secara optimal melalui kebijakan dan legislatif. “Semakin banyak perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat, maka semakin besar peluang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan,” jelasnya.
PKB, lanjut Ninik, berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi perempuan untuk aktif dalam politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia juga mencatat bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah tanggung jawab bersama. “Kesadaran publik tentang pentingnya wakil perempuan di parlemen harus menjadi gerakan bersama,” tambahnya.
Putusan MK dan Tanggapan Partai
Sebelumnya, MK telah mengeluarkan putusan yang mewajibkan partai politik untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pemilihan umum untuk calon anggota DPR/DPRD. Jika partai tidak memenuhi kuota tersebut, mereka dapat digugurkan dari mengikuti pemilihan di daerah pemilihan (dapil) tertentu. Penegasan ini dinyatakan dalam putusan 128/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan pada sidang MK, Senin (25/5/2026).
“Perlunya peraturan yang tegas seperti ini menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dalam politik,” kata Ninik, yang juga mencerminkan harapannya agar publik memberikan dukungan lebih dalam menjalankan keputusan ini.
Proses Permohonan ke MK
Permohonan yang diajukan oleh Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia, meminta MK untuk menetapkan bahwa Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar konstitusi karena tidak memberikan sanksi bagi partai yang melanggar ketentuan tersebut. “Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” tegas Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.
Langkah ini menjadi momentum penting dalam mengedepankan isu kesetaraan gender dalam struktur politik Indonesia. Diharapkan, dengan adanya keputusan ini, akan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dan memperjuangkan aspirasi politik mereka di berbagai level pemerintahan.
