Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Desak Prabowo Selamatkan Investor MBG di Daerah 3T!
Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI 3T) Herwil J Harefa dan Sekretaris Jenderal Gardian Muhammad menekankan bahwa para investor tetap berkomitmen untuk mendukung program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Namun, mereka mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pembayaran untuk pembangunan dan operasional dapur Masa Depan Gizi (MBG) belum jelas.
Kendala Implementasi Program
Menurut APGI 3T, sejak awal, para investor telah mengembangkan fasilitas Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) dengan menggelontorkan dana operasional dan menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan pemerintah. Namun, dalam proses implementasi, program tersebut mengalami perubahan pedoman teknis (juknis) hingga tiga kali dalam waktu singkat.
“Setiap perubahan membawa implikasi langsung terhadap perencanaan teknis, operasional, dan finansial investor, tanpa masa transisi yang cukup,” ujar Herwil J Harefa pada konferensi pers yang diadakan di Kwitang, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Mei 2026.
Permasalahan Pembayaran
APGI 3T menjelaskan bahwa sesuai dengan juknis pertama yang diterbitkan pada Oktober 2025, investor diberikan waktu 35 hari untuk menyelesaikan pembangunan dapur MBG. Kewajiban ini telah dipenuhi, namun hingga 18 Mei 2026, status pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai 100 persen masih belum jelas.
Seiring dengan itu, skema pembayaran juga mengalami perubahan. Awalnya, pemerintah dijadwalkan untuk melakukan pembayaran di muka, namun juknis terbaru mengubah skema tersebut menjadi pembayaran bertahap yang mengikuti pola SPPG aglomerasi. Meskipun melihat perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, APGI 3T meminta agar kejelasan implementasi dapat dipastikan untuk menghindari risiko lebih besar bagi investor.
Desakan untuk Kepastian Operasional
Herwil J Harefa menegaskan, “Aspek yang paling penting saat ini adalah kepastian jadwal operasional dari Badan Gizi Nasional.” Di samping masalah pembayaran, APGI 3T juga menyoroti perlunya perbaikan dalam koordinasi internal di Badan Gizi Nasional. Lemahnya koordinasi dianggap memperlambat penyelesaian masalah yang ada di lapangan, yang pada gilirannya memicu tekanan likuiditas dan arus kas yang mengganggu investor.
Dengan sekitar 19 juta siswa di wilayah 3T yang terancam dampak jika dapur MBG terus tertunda operasionalnya, APGI 3T mendesak agar pemerintah segera memastikan jadwal operasional, menjamin kepastian pembayaran, serta memperbaiki koordinasi internal. Langkah ini dianggap sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan investor terhadap program strategis nasional tersebut.
APGI 3T juga telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait ketidakpastian dalam pelaksanaan Program MBG di wilayah 3T. Dalam surat tersebut, APGI 3T meminta waktu untuk audiensi guna menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh mitra dan investor MBG di lapangan.
