Jakarta, Maret.id — Spesialis analisis kontra intelijen, Gautama Wiranegara, menyatakan bahwa publik perlu lebih cermat dalam membaca perkembangan isu hukum, khususnya dalam kasus dugaan suap yang melibatkan PT Blue Ray Cargo. Menurutnya, tak semua proses pemeriksaan dan penggeledahan dapat dianggap sebagai indikasi adanya pengembangan kasus baru.
Gautama menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang benar terhadap konstruksi hukum yang sedang berlangsung. “Tidak semua pemeriksaan saksi adalah perkara mandiri. Tidak semua penggeledahan berarti ada tersangka baru. Jika cara membacanya keliru, publik akan tersesat di hutan narasi tanpa peta,” ujarnya dalam sebuah wawancara di Jakarta pada Rabu, 27 Mei 2026.
Fokus Penyidikan yang Terbatas
Kendati ada banyak narasi yang berkembang seputar kasus ini, Gautama menekankan bahwa fokus utama penyidikan masih tertuju pada dugaan suap terkait importasi barang. Dia menyoroti bahwa perkembangan lain, termasuk keterlibatan perusahaan forwarder lain dan pihak Semarang, masih dalam tahap pendalaman tanpa adanya status tersangka baru.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan efisiensi penyidikan dengan menekankan, “Sampai hari ini, berapa forwarder lain yang naik menjadi tersangka? Jawabannya belum ada. Nol.” Hal ini berpotensi menyebabkan fenomena ‘tunnel vision’ dalam proses penyidikan, yang mana penyidik hanya terfokus pada satu jalur investigasi.
Bahaya Terlalu Terfokus pada Satu Simpul
Dari sudut pandang kontra intelijen, Gautama mengingatkan bahwa kekakuan dalam fokus penyidikan dapat memberikan kesempatan bagi jaringan lain untuk beradaptasi dan menghilangkan jejak mereka. “Semakin lama hanya fokus pada satu jalur, semakin besar peluang simpul lain beradaptasi, membersihkan diri, memutus komunikasi, dan memindahkan aset,” tegasnya.
Di samping itu, Ia juga menyoroti perkembangan istilah-istilah internal seperti “sales 1” dan “kode 1” yang tengah menarik perhatian publik. Menurutnya, istilah tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam konstruksi hukum resmi. “Disebut untuk tidak sama dengan diterima oleh. Jika istilah internal langsung diterjemahkan menjadi kesimpulan pidana, itu bukan pembuktian. Itu labeling,” jelasnya.
Pentingnya Bukti dalam Penegakan Hukum
Gautama mengingatkan bahwa penegakan hukum harus didasari oleh alat bukti yang jelas, bukan sekadar berdasarkan persepsi publik maupun narasi yang berkembang di masyarakat. Ketika publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum, dampaknya bukan hanya akan melibatkan reputasi individu, tetapi juga legitimasi institusi penegak hukum secara keseluruhan.
Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh para penegak hukum harus mampu mempertahankan kepercayaan tersebut, dan menghindari pengambilan keputusan yang hanya didasari pada asumsi atau narasi yang belum terbukti kebenarannya.
