Jakarta, Maret.id — Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap, menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) adalah tindakan yang sah secara hukum dan syariah. Ia menekankan agar masyarakat tidak memperbesar-besarkan isu ini.
Menurut Ari, program ini adalah bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden (Banmaspres) yang telah diakui dalam sistem keuangan Indonesia. Dengan itu, ia berharap masyarakat dapat melihat hal ini sebagai bentuk perhatian negara terhadap warganya, terutama pada momen-momen keagamaan.
Keberadaan Negara dalam Masyarakat
Ari juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencerminkan kehadiran negara yang aktif dalam membantu masyarakat. “Ini bukan uang pribadi Prabowo yang kemudian disebut sebagai bantuan pribadi,” ungkap Ari yang juga merupakan Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa APBN yang digunakan untuk pengadaan hewan kurban berperan penting dalam fungsi negara sebagai penyelenggara bantuan sosial. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima bantuan tetapi juga berdampak positif pada sektor ekonomi lain.
Dampak Ekonomi Positif
“Dampaknya bukan hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi peternak sapi lokal dan para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi serta pengelolaan hewan kurban,” tegasnya. Ia percaya bahwa program ini akan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ari menambahkan bahwa di tengah isu-isu sosial yang sering kali muncul, penting untuk memahami secara komprehensif peran bantuan tersebut. Ia mengajak publik untuk lebih kritis dalam menganalisis informasi yang beredar mengenai kebijakan pemerintah.
Pentingnya Kebijakan Pemerintah
Dalam pandangannya, kebijakan di bidang sosial harus ditujukan untuk memperkuat solidaritas masyarakat, terutama saat momen-momen yang penuh makna seperti Hari Raya Idul Adha. Dengan memanfaatkan sumber daya negara, diharapkan kesejahteraan bersama dapat terwujud.
Ari menegaskan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi yang salah terkait bantuan yang disalurkan. “Kita perlu menyikapi dengan bijak setiap kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama,” ujarnya. Harapannya, program bantuan yang ada dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
