Jakarta, Maret.id — Polemik mengenai seleksi peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) kembali mencuat setelah nama Cathlyn, yang sebelumnya menduduki peringkat ketiga dalam seleksi provinsi, mendadak hilang dari daftar akhir dan digantikan oleh peserta lain. Peristiwa ini telah menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kritik tajam terhadap proses seleksi yang dianggap tidak transparan.
Protes Terhadap Transparansi Seleksi
Berbagai elemen masyarakat kini mempertanyakan mekanisme penilaian yang dilalui oleh para calon peserta. Mereka menyoroti isu ketidakjelasan dalam pengumuman akhir hasil seleksi menuju tingkat nasional. Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menyatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa lepas dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang turut terlibat dalam proses seleksi Paskibraka.
Arbi menekankan bahwa publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi, terlebih ketika peserta yang telah dinyatakan lolos dicoret tanpa penjelasan yang memadai. “Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret?” tanyanya, menegaskan dugaan adanya proses yang tidak transparan dalam seleksi ini.
Kewenangan BPIP dan Peran Elite Politik
Muslim Arbi juga mengingatkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang mengawasi ideologi negara seharusnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan seleksi Paskibraka. Ia memperingatkan agar BPIP tidak dipersepsikan sebagai lembaga yang terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
“Seleksi Paskibraka harus dijalankan dengan objektivitas dan tanpa intervensi politik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa posisi Megawati Soekarnoputri, yang diketahui sebagai Dewan Pengarah BPIP, membuat publik berhak menggali lebih dalam terkait dugaan adanya pengaruh politik dalam seleksi ini.
Panggilan untuk Keterbukaan
Menyusul polemik yang berkembang, Arbi meminta pemerintah untuk membuka seluruh hasil penilaian agar tidak menimbulkan spekulasi berkelanjutan. “Kalau memang seleksinya objektif, buka saja semua hasil penilaian peserta. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kemampuan Cathlyn menguasai bahasa Inggris dan Mandarin seharusnya menjadi nilai tambah dalam seleksi. “Anak-anak berprestasi harus mendapatkan kesempatan yang layak, bukan karena faktor nonteknis,” ujarnya.
Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar, Muhammad Fahmi, juga angkat bicara. Ia mengakui bahwa mekanisme penilaian seleksi tidak sepenuhnya terbuka. “Tim penilai terdiri dari berbagai unsur dan, berdasarkan informasi yang kami himpun, proses penilaian dianggap tertutup,” terang Fahmi.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan melibatkan berbagai unsur dari tingkat pusat. Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul, mengungkapkan, “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Peserta yang diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota.
