Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengungkapkan keprihatinan mengenai lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan pariwisata nasional. Ia menilai penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pariwisata dengan pemerintah daerah guna meningkatkan pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah.
Pentingnya Sinergi antara Pusat dan Daerah
Menurut Novita, minimnya komunikasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata telah menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi pengembangan pariwisata. Pernyataan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Ia menambahkan bahwa keberadaan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ego sektoral yang sering kali muncul. “Beberapa catatan yang ingin kami sampaikan adalah pentingnya Kementerian Pariwisata untuk menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Peran Strategis Kementerian Pariwisata
Novita menekankan bahwa Kementerian Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga harus berperan strategis sebagai penghubung berbagai kepentingan dalam ekosistem pariwisata. Dengan adanya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang berkelanjutan, setiap pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
“Jadi, Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang fokus pada peningkatan jumlah wisatawan di setiap wilayah,” ujar legislator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur VII itu.
Pendekatan Kolaboratif untuk Pembangunan Pariwisata
Novita juga mengungkapkan pentingnya penguatan pola koordinasi antarlembaga sebagai prasyarat untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih terintegrasi. Sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai bidang lainnya seperti infrastruktur, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Dengan pendekatan kolaboratif, sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa penting adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan.
Komisi VII DPR RI akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.
