Jakarta Selatan, Maret.id — Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri Menteri Sosial serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta evaluasi program pengentasan kemiskinan. Pertemuan berlangsung di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Mei 2026.
Pemutakhiran DTSEN dan peran operator desa
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah rutin melakukan koordinasi dan evaluasi capaian program pengentasan kemiskinan secara bertahap. Salah satu fokus utama saat ini adalah pemutakhiran DTSEN yang menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial.
Gus Ipul, sapaan Mensos, menyebutkan lebih dari 70 ribu operator data desa kini terhubung dari tingkat desa hingga pusat. Para operator tersebut bekerja melalui aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan dinas sosial kabupaten/kota, dinas sosial provinsi, Kementerian Sosial, serta sistem DTSEN yang dikelola BPS. Menurutnya, integrasi ini memungkinkan percepatan pembaruan data, aktivasi, dan reaktivasi penerima bantuan sosial dengan tingkat akurasi yang lebih baik.
Mensos juga menginformasikan bahwa pada triwulan II 2026 terdapat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bantuan sosial, meskipun keluarga-keluarga tersebut tidak tercatat menerima bantuan pada triwulan pertama. “Setiap triwulan pasti ada perubahan penerima manfaat karena datanya terus dimutakhirkan,” ujar Gus Ipul.
Data kemiskinan nasional dan klarifikasi garis kemiskinan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data kemiskinan nasional per September 2025 yang tercatat sebesar 8,25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem berada di level 0,78 persen. Dalam pemutakhiran DTSEN triwulan II 2026, jumlah penduduk yang sudah teregistrasi dan direkonsiliasi dengan data Dukcapil mencapai 289 juta jiwa.
Amalia juga menyoroti masih adanya kesalahan pemahaman publik terkait perhitungan garis kemiskinan, yang seringkali dipahami per individu padahal seharusnya dihitung berdasarkan rumah tangga. Menurut BPS, garis kemiskinan rumah tangga nasional rata-rata sebesar Rp3.053.000 per bulan, namun nilainya berbeda antar daerah. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta sekitar Rp4,5 juta per bulan, sedangkan di Papua mencapai sekitar Rp5,3 juta per bulan, dipengaruhi kondisi wilayah dan pola pengeluaran masyarakat.
Pendekatan berbasis rumah tangga dianggap lebih relevan karena banyak pengeluaran bersifat kolektif, seperti listrik, air, dan biaya tempat tinggal, yang sulit dihitung secara individual. Pemerintah menekankan pentingnya pemutakhiran data berkelanjutan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif.
