Jakarta, Maret.id — Peneliti media dan politik Buni Yani mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencananya melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai, langkah tersebut tidak sejalan dengan kehendak sebagian besar masyarakat.
“Banyak rakyat yang menolak. Jokowi keliling Indonesia cuma bikin gaduh,” ujar Buni Yani, yang dikutip pada Sabtu, 30 Mei 2026. Penekanan ini menunjukkan adanya penolakan yang berkembang dari kalangan masyarakat terhadap kegiatan politik yang dianggap tidak produktif ini.
Kontroversi Keaslian Ijazah
Menyusul pernyataannya, Buni Yani menegaskan bahwa Jokowi seharusnya menyadari ketidakpastian seputar keaslian ijazahnya dari Fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia mempertanyakan, “Masak terduga ijazah palsu tidak punya malu?” Serangkaian isu ini kembali mencuat di tengah rencana safari nasional yang dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjelang Pemilu 2029.
Perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi telah menjadi isu sensitif dan menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat. Ini mencerminkan kecemasan publik terhadap transparansi dan integritas calon pemimpin negara.
Pernyataan Presiden Jokowi
Sebelumnya, Jokowi telah memberikan tanggapan mengenai rencananya berkeliling Indonesia. Dalam pernyataannya, ia mengaku telah menerima banyak undangan dari masyarakat dan relawan untuk mengunjungi berbagai daerah.
“Ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, pada Senin, 25 Mei 2026. Dengan pernyataan ini, Jokowi berupaya menunjukkan bahwa safari politiknya adalah bagian dari interaksi langsung dengan rakyat dan kader PSI.
Strategi Politik dan Dampak
Munculnya dugaan bahwa safari nasional tersebut bertujuan untuk memperkuat basis politik Gibran Rakabuming Raka, menjadi perhatian berbagai kalangan. Pengamat politik menilai, langkah ini bisa berpengaruh signifikan pada dinamika politik menjelang Pemilu 2029.
Di tengah kritik, langkah Jokowi untuk bersosialisasi dengan publik dan kader partai di daerah bisa diartikan sebagai strategi untuk membangun dukungan bagi putranya sekaligus menjaga relevansi politiknya. Praktik ini menunjukkan bagaimana para politikus sering kali melakukan interaksi langsung sebagai bagian dari kampanye jangka panjang.
Sementara itu, situasi ini terus berlanjut, dengan dinamika publik yang menyuarakan dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan dan tindakan Jokowi. Dalam konteks ini, suara rakyat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses politik di Indonesia.
