Jakarta, Maret.id — Kehadiran Iswar, perwakilan dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam forum strategis bertema kelestarian lingkungan, menunjukkan perhatian besar pemerintah daerah terhadap isu-isu lingkungan yang mendesak. Pada kesempatan tersebut, Iswar menyoroti problematika penanganan banjir dan rob yang masih menjadi tantangan klasik bagi Kota Semarang.
Isu Kritis Penanganan Lingkungan
Iswar menyampaikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan, mengingat Kota Semarang memiliki kapasitas fiskal yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Kendati demikian, isu-isu lingkungan seperti penurunan muka tanah yang mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun di kawasan Pantura terus memerlukan penanganan yang komprehensif.
“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen untuk menjadi resilient city atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi sangat besar karena dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” ungkap Iswar.
Sungai Babon dan Ancaman Banjir
Salah satu poin penting yang disoroti Iswar adalah Sungai Babon, yang hulu tidak hanya berada di Kabupaten Semarang tetapi juga di Kabupaten Kendal. Ia menjelaskan bahwa karakteristik geografi dari Sungai Babon dapat berpotensi menimbulkan masalah serius. “Jika terjadi hujan deras di wilayah hulu, debit air akan mengalir dengan sangat cepat, memicu banjir parah di wilayah hilir seperti Genuk dan Muktiharjo,” jelasnya.
Iswar juga mencatat adanya anomali cuaca yang signifikan pada tahun 2026. “Jika biasanya genangan besar hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, tahun ini tercatat sudah terjadi lima kali banjir di Muktiharjo. Kondisi ini kerap memicu keluhan dan kritik masyarakat di media sosial,” tambahnya.
Solusi Terintegrasi untuk Lingkungan
Dalam menghadapi tantangan ini, Iswar menekankan bahwa anggaran fiskal Kota Semarang tak akan cukup jika hanya berfokus pada penanganan masalah klasik secara sepihak. “Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar,” tegas Iswar.
Dia menambahkan bahwa meski penanganan teknis seperti normalisasi sungai atau pengerukan dapat dilakukan, biaya konstruksi fisik tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan dari hulu. “Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita dapat bersama-sama kembali mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Iswar.
