Bahlil Desak Interpretasi Kurban dan Zakat Fitrah Berbeda untuk Hindari Kebingungan!
Jakarta, Maret.id — Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya’roni, menilai bahwa tidak tepat untuk menyamakan antara zakat fitrah dan kurban. Menurutnya, zakat fitrah yang hanya seberat 2,5 kg beras, jika dijadikan uang, nilainya sekitar Rp50 ribu. Namun, biaya untuk kurban seekor kambing bisa mencapai Rp3,5 juta, angka yang tidak mungkin dipenuhi oleh seluruh umat Islam.
Sya’roni juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi umat Islam di Indonesia, di mana banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. “Harga setinggi itu tidak mungkin dipenuhi oleh seluruh umat Islam. Apalagi umat Islam Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ungkapnya saat wawancara pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Kewajiban Zakat dan Kurban
Sebelumnya, Bahlil, dalam opini yang dimuat oleh Harian Kompas pada 26 Mei 2026, menjelaskan bahwa pada saat Idul Fitri, setiap Muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dengan memberikan bahan makanan pokok seberat 2,5 kilogram per orang. Namun, pada Idul Adha, masing-masing Muslim diwajibkan untuk menyembelih satu ekor kambing, atau satu sapi/unta untuk setiap tujuh orang.
Sya’roni mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 23,36 juta orang. “Mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi, pertanyaannya, jika setiap Muslim diwajibkan menyembelih kambing atau sapi pada saat Idul Adha, apakah mereka tersedia secara memadai?” ujarnya.
Statistik Umat Islam dan Ketersediaan Hewan Kurban
Dalam konteks jumlah umat Islam, Sya’roni mencatat bahwa diperkirakan terdapat sekitar 250 juta umat Islam di Indonesia. Mengacu pada laporan dari IDEAS, jumlah hewan kurban yang diperkirakan tersedia pada tahun 2026 adalah sebanyak 1,59 juta ekor, yang terdiri dari kambing dan sapi.
“Mengingat jumlah umat Islam yang sangat besar, jelas bahwa ketersediaan hewan kurban dapat menjadi tantangan tersendiri,” tambahnya. Sya’roni mengakhiri komentarnya dengan menekankan perlunya pemikiran mendalam mengenai praktik ibadah ini dalam konteks kesejahteraan umat.
“Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Jika tidak, implementasinya akan sangat sulit dan berpotensi menambah beban bagi mereka yang sudah berada dalam situasi sulit,” pungkas Sya’roni.
