Jakarta, Maret.id — Erizal, seorang pengamat politik yang dikenal, menegaskan bahwa safari politik dan pengajuan ijazah adalah dua hal yang berbeda. Hal ini ditegaskannya merespons pernyataan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengaitkan keduanya dalam isu yang mencuat.
Menurut Erizal, keberadaan ijazah Presiden Joko Widodo saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, setelah sebelumnya disita untuk kepentingan penyelidikan. “Tapi, kenapa itu yang disatukan? Bukankah ijazah Jokowi saat ini ada di tangan Polda Metro, karena sudah disita?” ungkapnya dalam sebuah wawancara yang diadakan pada Senin, 1 Juni 2026.
Pentingnya Pengetahuan PDIP Mengenai Ijazah Jokowi
Erizal mempertanyakan pemahaman petinggi PDIP mengenai status ijazah Jokowi. Ia menilai bahwa sebagai partai yang mengusung Jokowi mulai dari posisi Walikota hingga menjadi Presiden dua kali, PDIP seharusnya sudah mengetahui seluk-beluk masalah ijazah tersebut. “Kok, kini merasa asing,” tanya Erizal, menyoroti ketidakjelasan dalam pernyataan dari PDIP.
Lebih lanjut, Erizal mengingatkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya telah meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. “Tapi tak dikabulkan Jokowi,” pungkas Erizal, menegaskan bahwa permintaan tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan partai terhadap transparansi Jokowi.
Respons Pihak PDIP
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa partainya tidak menghalangi Jokowi untuk melakukan kegiatan politik di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa Jokowi memiliki kebebasan untuk berkeliling. Namun, di tengah perdebatan publik, Djarot berpendapat bahwa cara paling efektif untuk menutup isu ini adalah dengan memperlihatkan ijazah asli kepada masyarakat.
“Silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas. Tapi beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli,” kata Djarot kepada wartawan pada Sabtu, 30 Mei 2026. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebebasan dalam kegiatan politik, ada tuntutan terhadap transparansi dari pemimpin yang sedang menjabat.
Isu yang Masih Hangat
Polemik mengenai ijazah Jokowi tampaknya tetap menjadi perhatian publik. Meskipun Jokowi sudah menjadi Presiden selama dua periode, banyak pihak yang menilai bahwa kejelasan mengenai status ijazahnya masih menjadi isu yang perlu diselesaikan. Hal ini menunjukkan tantangan bagi pemimpin dalam era informasi saat ini, di mana akuntabilitas publik menjadi semakin penting.
Dengan adanya debat yang terus berlangsung mengenai hal ini, tampaknya akan ada tantangan lebih lanjut bagi pemimpin dan para pemangku kepentingan untuk bertindak dalam menjelaskan dan memperjelas setiap isu yang berkembang di masyarakat.
