Jakarta, Maret.id — Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menegaskan bahwa dunia saat ini tengah mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China, berbagai konflik di sejumlah kawasan, serta perlombaan teknologi militer yang semakin intensif. Dalam konteks tersebut, Amir menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk menjaga posisi bebas aktif dengan memperkuat kemampuan nasional.
Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
Amir menyatakan, “Politik luar negeri bebas aktif hanya bisa berjalan apabila didukung kemandirian nasional. Jika pertahanan kita sepenuhnya bergantung pada satu negara, maka ruang gerak diplomasi juga akan menjadi terbatas.” Pernyataan tersebut memberikan gambaran jelas tentang bagaimana keamanan nasional dan kebijakan luar negeri saling terkait erat.
Strategi Pengembangan Industri Pertahanan
Dalam analisisnya, Amir mengaitkan kerja sama pertahanan dengan rencana pengembangan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) untuk pesawat Hercules di kawasan Asia. Ia menekankan bahwa rencana ini harus dipahami sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan pemeliharaan pesawat secara mandiri.
“Jika Kertajati ingin menjadi pusat MRO Hercules di kawasan Asia, Indonesia mesti memiliki akses yang kuat terhadap rantai pasok suku cadang dan keterampilan teknis yang memadai. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional,” ujar Amir.
Kepentingan Publik dan Transparansi
Amir juga menilai bahwa masyarakat perlu mendapat penjelasan menyeluruh mengenai manfaat strategis proyek tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa pembangunan kapasitas pemeliharaan dan perbaikan pesawat militer di dalam negeri akan mereduksi ketergantungan terhadap fasilitas luar negeri serta meningkatkan kesiapan operasional armada nasional.
Lebih lanjut, Amir menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi politik yang baik dalam setiap kerja sama pertahanan yang melibatkan negara lain. “Apabila terdapat kerja sama yang memerlukan persetujuan parlemen, pemerintah perlu menjelaskan manfaat strategisnya secara komprehensif,” jelas Amir.
Dalam pandangannya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis merupakan upaya Indonesia untuk memperluas pilihan strategis di bidang pertahanan, memperkuat kemampuan nasional, dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pasokan. “Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah menjaga kedaulatan negara. Kemandirian pertahanan bukan proyek lima tahun, tetapi proyek generasi,” tutup Amir.
