Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan potensi tambahan penerimaan negara dari perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk mengelola ekspor komoditas strategis.
Dia menjelaskan bahwa meskipun perhitungan telah dilakukan, hasilnya masih belum ditemukan. “Sudah dihitung tetapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih pertama kali, jadi kita belum bisa melihat dampaknya seperti apa,” ungkap Purbaya di Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.
Evaluasi Kinerja Perusahaan
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan waktu lebih untuk mengevaluasi efektivitas dan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, mengingat PT DSI baru mulai beroperasi.
“Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja DSI setiap tiga bulan. Yang jelas, DSI ini akan dimonitor setiap tiga bulan dievaluasi. Jadi tiga bulan dari sekarang baru saya bisa keluarkan angka yang lebih jelas tentang dampak DSI ini kepada penerimaan negara,” tegasnya.
Operasional PT DSI
PT DSI sendiri baru mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Perusahaan ini akan secara penuh menerapkan kebijakan ekspor komoditas satu pintu yang dijadwalkan pada 1 Januari 2027. Pada tahap awal, DSI akan mengatur ekspor dari tiga komoditas utama, yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy atau paduan besi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan potensi penerimaan negara.
Dampak Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Dengan adanya pengelolaan yang lebih ketat terhadap ekspor komoditas, diharapkan akan terdapat peningkatan transparansi yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penerimaan negara.
“Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan memantau dengan saksama proses ini, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap potensi penerimaan negara dimaksimalkan dengan baik,” tambah Purbaya, menekankan pentingnya kolaborasi dalam proses tersebut.
