Jakarta, Maret.id — Desakan untuk mempercepat proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka. Hal ini menyusul rencana KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan pengusaha rokok, Muhammad Suryo, sebagai saksi dalam dugaan kasus suap, gratifikasi, serta pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.
Pemeriksaan yang Memalukan
Uchok Skywalker, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa KPK tidak seharusnya hanya berhenti pada pemeriksaan yang bersifat formalitas. “Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi harus diperiksa secara transparan dan profesional,” katanya dalam keterangan yang diterima media. Dia menilai bahwa pemeriksaan terhadap Suryo seharusnya menjadi sarana bagi KPK untuk mengungkap praktik penyimpangan yang lebih luas di sektor kepabeanan dan cukai.
Menurut Uchok, jika tidak ditangani dengan serius, kasus ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Dia mengingatkan bahwa sektor cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, sehingga setiap dugaan pelanggaran di dalamnya harus ditangani dengan ketegasan.
Dampak Manipulasi Cukai
“Dampak dari manipulasi pita cukai atau permainan dalam proses kepabeanan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara,” tegasnya. Dengan nada mendesak, Uchok meminta KPK untuk menelusuri aliran dana serta jaringan yang terhubung dengan oknum pejabat Bea Cukai yang diduga terlibat.
“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama saja, sementara aktor lain yang memiliki peran strategis justru luput dari perhatian,” ujarnya. Dia juga berharap agar proses penyidikan dilakukan secara independen dan profesional demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Penyidikan yang Berlanjut
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, telah memastikan bahwa pemeriksaan ulang terhadap Muhammad Suryo masih menunggu penjadwalan. Suryo sebelumnya mangkir dari panggilan KPK pada 2 April 2026 karena alasan pemulihan pasca kecelakaan. KPK juga mendalami dugaan pengakalan pembayaran cukai rokok, termasuk penggunaan pita cukai bertarif rendah yang ditempelkan pada produk rokok yang seharusnya dikenakan tarif cukai lebih tinggi.
Selain itu, KPK berupaya menelusuri pengaturan parameter sistem pemeriksaan barang impor yang diduga dimanfaatkan untuk meloloskan barang tanpa pemeriksaan fisik. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari empat pejabat Bea Cukai dan tiga pihak swasta dari Blueray Cargo. KPK juga telah menyita aset bernilai lebih dari Rp40,5 miliar yang terdiri dari uang tunai, logam mulia, dan barang-barang bernilai tinggi seperti jam tangan mewah.
