Jakarta, Maret.id — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengklarifikasi soal biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah video yang diunggah pada Selasa, 1 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa semua biaya yang melebihi anggaran negara sepenuhnya ditanggung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri serta dampaknya terhadap pengeluaran negara yang semakin besar.
Langkah Efisiensi dalam Kunjungan Kenegaraan
Teddy juga menyoroti upaya efisiensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kunjungan ke luar negeri. Dia menyampaikan bahwa jumlah personel yang mendampingi Presiden Prabowo telah dipangkas signifikan dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. “Dulu, satu perjalanan luar negeri presiden dapat melibatkan lebih dari 120 orang. Namun kini, jumlah delegasi dibatasi maksimal sebanyak 60 orang,” jelasnya.
Sebagai contoh, Teddy mengungkapkan bahwa di era pemerintahan sebelumnya, jumlah tim yang menyertai kunjungan presiden dapat melebihi 120 orang. Sementara pada masa kini, jumlah tersebut ditetapkan antara 50 hingga 60 orang. “Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” tambahnya.
Frekuensi Kunjungan yang Tinggi
Dino Patti Djalal juga mencatat bahwa frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo cukup tinggi. Sejak dilantik, Prabowo disebut-sebut melakukan sekitar satu kali kunjungan ke luar negeri setiap minggunya. “Bapak Presiden telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat sebagai Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan video yang dibagikan melalui akun X.
Dino tidak hanya membahas frekuensi perjalanan, tetapi juga mencatat besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk setiap lawatan tersebut. “Satu perjalanan (Prabowo dan rombongan) keluar negeri bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar,” katanya menyoroti berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari tim pendahulu, biaya pesawat, hingga pengamanan.
Kritik Terhadap Pengeluaran Negara
Kritikan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai seberapa efisien setiap kunjungan tersebut dan dampaknya bagi anggaran negara. Sebagai pemimpin, Presiden Prabowo diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan diplomasi dan tanggung jawab terhadap keuangan negara.
Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme biaya dan efisiensi yang diterapkan dalam setiap perjalanan resmi. Para pengamat politik menekankan bahwa transparansi di dalam pengeluaran negara adalah kunci untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran.
