Jakarta, Maret.id — Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Selasa, 1 Juni 3026, Teddy Lhaksmana menyampaikan apresiasi kepada mantan Menko Perekonomian, Dino Patti Djalal, atas masukan yang diberikan. Video tersebut juga menyoroti kebijakan anggaran untuk kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penghematan dalam Anggaran Kunjungan
Teddy menegaskan bahwa semua biaya yang melebihi alokasi negara dalam agenda perjalanan luar negeri akan ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. “Jumlah rombongan yang menemani kepala negara juga telah dikurangi lebih dari separuh dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Teddy menyebutkan bahwa dalam era pemerintahan Dino, jumlah peserta rombongan bisa mencapai lebih dari 120 orang. Namun, kini, rombongan yang dibawa Presiden Prabowo hanya berkisar antara 50 hingga 60 orang. Langkah ini diambil untuk menerapkan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik.
Strategi Diplomasi Indonesia
Dalam konteks dunia yang semakin kompleks dengan berbagai konflik dan ketidakpastian, Teddy berpendapat bahwa kedekatan dengan para pemimpin negara sahabat menjadi sangat penting. “Setiap pemimpin tentunya harus membangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Kita tidak bisa mengandalkan bantuan hanya saat terjadi krisis,” kata Teddy.
Argumentasi Teddy menunjukkan pentingnya membangun hubungan baik dalam konteks diplomasi luar negeri. Ia juga menekankan bahwa tidak semua agenda kunjungan dapat direncanakan jauh-jauh hari, terutama dalam situasi seperti sekarang yang penuh ketidakpastian.
Capaian Diplomasi Pemerintahan Prabowo
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa ada sejumlah capaian dari diplomasi aktif Presiden Prabowo. Di antaranya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, dan peningkatan investasi sekitar Rp2.430 triliun. Menariknya, setelah kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan, tambahan investasi senilai Rp575 triliun juga diharapkan dapat masuk ke Indonesia.
“Diplomasi ini juga berkontribusi terhadap penguatan pertahanan negara, kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, serta bantuan kemanusiaan untuk Palestina,” tambah Teddy. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas.
Menanggapi kritik dari Dino yang menyoroti kurangnya pertemuan bilateral dengan kepala negara di sela forum internasional, Teddy menjelaskan bahwa prioritas pertemuan ditentukan secara langsung oleh Presiden. Pertimbangan tersebut didasarkan pada masukan dari Menteri Luar Negeri, mengacu pada urgensi dan konteks pertemuan yang akan dilakukan.
“Saya rasa, semua diplomat hebat tahu bagaimana menentukan mana pertemuan yang mendesak dan mana yang cukup dilakukan melalui telepon. Oleh karena itu, tidak sepatutnya hal ini dipermasalahkan,” tegas Teddy.
Dalam akhir penjelasannya, Teddy menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terbuka terhadap kritik dan masukan. “Namun, kita berharapdiskusi mengenai diplomasi luar negeri tidak mengabaikan capaian yang telah diraih,” tutupnya.
