Jakarta, Maret.id — Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, menyatakan bahwa rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) di Arab Saudi adalah langkah simbolis yang dinilai terlalu dipaksakan. Menurutnya, langkah ini muncul di tengah kondisi kelemahan operasional yang ada di dalam negeri.
Program SPPG dan Siswa WNI
Program ini dikabarkan akan menyasar sekitar 1.408 siswa yang merupakan anak-anak WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Jeddah hingga Makkah. Hamdi menggarisbawahi ketidakselarasan antara ekspansi lintas negara tersebut dengan kondisi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini.
Kondisi BGN yang Memprihatinkan
Merujuk pada data yang dirilis BGN, hingga 31 Mei 2026, terdapat lebih dari 8.000 SPPG yang pernah dalam status suspend, dan lebih dari 2.000 SPPG yang masih berstatus suspend. Angka-angka ini menegaskan tantangan yang dihadapi BGN dalam hal pengawasan, mutu, dan kepatuhan pada standar produksi gizi di dalam negeri.
Hamdi menyatakan, “BGN belum menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pengelolaan SPPG domestik, tetapi sudah berupaya untuk memperluas pelayanan hingga ke luar negeri.” Pernyataan ini menunjukkan adanya kritik terhadap kemampuan BGN dalam menjalankan tugasnya di tataran nasional sebelum merambah ke skala internasional.
Pernyataan Hamdi Putra
Lebih lanjut, Hamdi menilai inisiatif tersebut dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah lebih fokus pada performa simbolik daripada menangani masalah mendesak yang ada di dalam negeri. “Ini bukan sekadar masalah program kesehatan, tetapi juga adalah cerminan dari komitmen pemerintah terhadap kualitas gizi anak-anak kita di dalam negeri,” tegasnya.
Hamdi Putra berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan operasional BGN sehingga langkah seperti pendirian SPPG di luar negeri dapat dianggap lebih relevan dan berbasis pada kebutuhan yang nyata.
