Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengemukakan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Anak Buah Kapal (ABK) nelayan. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang dihadapi oleh pekerja di sektor perikanan.
Pentingnya Perlindungan bagi ABK Nelayan
Widarto menegaskan bahwa skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan pekerja yang beroperasi di laut. Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat mendukung skema perlindungan tersebut, seperti yang telah dilakukan untuk kelompok pekerja lainnya.
“Penting untuk diingat bahwa ABK nelayan berhadapan dengan risiko yang jauh lebih tinggi. Apabila para pekerja sosial seperti guru ngaji dan ketua RT bisa mendapatkan perlindungan, maka nelayan pun berhak mendapatkan hal yang sama,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang bertugas di sektor perikanan yang cenderung berbahaya.
Keluhan Pemilik Kapal dan Respon Widarto
Beberapa pemilik kapal nelayan mengeluarkan keluhan mengenai kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka merasa bahwa ini menjadi tambahan beban operasional yang berat bagi usaha mereka, yang sudah beroperasi di tengah ketidakpastian pasar.
Widarto menyimpulkan bahwa harus ada kebijakan yang adil yang dapat melindungi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keuangan pelaku usaha perikanan. Konsekuensi dari kebijakan ini harus dipikirkan secara matang agar tidak merugikan kedua belah pihak.
Dukungan Terhadap Nelayan dan Akses Bahan Bakar Subsidi
Selain isu perlindungan kerja, nelayan juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional lainnya, seperti bahan bakar dan perbekalan melaut. Untuk menjawab hal ini, pemerintah mulai memberikan kemudahan akses terhadap bahan bakar bersubsidi. Mulai 3 Juni 2026, nelayan yang memiliki kapal berkapasitas 6 hingga 30 Gross Ton (GT) diperbolehkan untuk mengajukan rekomendasi pembelian solar subsidi setelah melengkapi dokumen yang diperlukan.
Widarto menggarisbawahi pentingnya keberimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha perikanan rakyat. Dia berharap dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan dapat terus berlangsung untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.
Dalam kondisi yang ada, pembicaraan terbuka antara semua pihak menjadi sangat penting, terutama saat mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga menjaga produktivitas sektor perikanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pekerja di sektor perikanan dapat merasa aman dan terlindungi.
