Jakarta, Maret.id — Penggeledahan di kantor Badan Geologi Nasional (BGN) dilakukan oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah perhatian publik yang meningkat menyusul pergantian jajaran pimpinan lembaga tersebut. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan program Mobilitas Berdampak Global (MBG), yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kasus korupsi.
Dukungan Politisi Terhadap Tindakan Kejaksaan
Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Jeffry, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut merupakan aksi dari tim penyidik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan dukungannya terhadap langkah Kejagung, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap MBG.
Menurut Sahroni, meskipun MBG merupakan program yang bernilai baik, risiko penyalahgunaan dana yang besar tetap mengintai. “Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan untuk menindak tegas apabila terjadi korupsi di proyek MBG. Program ini sangat mulia dari pemerintah, namun dengan dana yang besar, saya yakin sangat rentan terjadi korupsi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026.
Langkah Presiden Prabowo Subianto
Politikus dari Partai Nasdem ini juga menilai tindakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan di tubuh BGN sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas serta keberlangsungan program MBG. “Sejauh ini saya lihat langkah Presiden mengganti pimpinan BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah kantor BGN adalah upaya untuk memastikan program ini tetap berjalan sesuai tujuannya yang mulia,” tambah Sahroni.
Sahroni menyatakan bahwa pengawasan yang ketat sangatlah diperlukan untuk meminimalisir potensi penyimpangan. Keberanian pemerintah dalam mengambil langkah pengawasan dan penegakan hukum, menurutnya, menjadi sebuah harapan untuk menjaga kredibilitas lembaga dan program yang dikelola.
Perhatian Publik terhadap Integritas Lembaga Negara
Penggeledahan ini tidak hanya menarik perhatian anggota DPR, tetapi juga masyarakat umum yang khawatir terhadap praktik korupsi yang dapat merugikan kepentingan publik. Masyarakat menunggu tindakan dan langkah lanjutan yang komprehensif untuk memastikan supaya program-program yang diimplementasikan pemerintah benar-benar membawa manfaat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto diharapkan untuk tetap memantau dan mengevaluasi progres dari tindakan penegakan hukum yang diambil, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga negara dan program pembangunan yang tengah dijalankan.
