Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyatakan dukungan penuh terhadap permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk menunda pengesahan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo kepada pemerintah pusat. Langkah ini dinilai sebagai langkah konstitusional yang bertujuan menjamin keadilan bagi rakyat Aceh, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Jose menegaskan bahwa penundaan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi. “Ini adalah jeda konstitusional untuk memastikan investasi tersebut adil bagi rakyat Aceh,” ujarnya dalam keterangan resminya pada Rabu, 3 Juni 2026, di Jakarta. Kemudian, dia juga mengemukakan tiga usulan guna memastikan masyarakat Aceh tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Usulan Strategis untuk Pengelolaan Gas Aceh
Usulan pertama yang diajukan Jose adalah pengelolaan Andaman melalui Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Jose dengan tegas menolak skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang dinilai hanya akan mengalihkan gas Aceh ke luar daerah tanpa memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Berdasarkan infrastruktur yang sudah ada di Arun, serta sumber daya manusia di Aceh yang siap, ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja dan industri turunan,” tambahnya. Jose menekankan bahwa aspek ini jauh lebih signifikan dibandingkan sekadar penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pendidikan dan Kesejahteraan Melalui Participating Interest
Jose Rizal kemudian menyerukan agar pemerintah daerah merealisasikan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen untuk Aceh. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 23/2015, Jose menekankan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh berhak atas bagian tersebut.
“Dividen PI yang didapatkan harus dialokasikan untuk dana abadi yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ungkapnya. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
Permintaan Transparansi dan Komitmen dari Investor
Jose juga menggarisbawahi pentingnya transparansi penuh terhadap kontrak dan skema bagi hasil yang ada. “Masyarakat Aceh berhak mengetahui berapa alokasi untuk negara, biaya pemulihan, dan estimasi DBH yang akan diterima Aceh setiap tahunnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Jose meminta kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memberikan penghormatan terhadap semangat otonomi khusus Aceh. Menurutnya, Blok Andaman seharusnya dipandang bukan hanya sebagai proyek energi nasional, melainkan juga sebagai ujian keadilan fiskal bagi Aceh.
“Jika kita dapat menunda enam bulan untuk negosiasi, itu jauh lebih baik daripada menghadapi konflik yang berkepanjangan karena masyarakat merasa dikhianati,” tukasnya. Selain itu, Jose berharap bahwa Mubadala Energy mampu menjadi mitra jangka panjang, bukan hanya sekadar kontraktor yang datang dan pergi. “Investasi di ORF Arun adalah tanda komitmen Mubadala untuk membangun Aceh, bukan semata-mata mengeksploitasi gasnya,” pungkasnya.
