Jakarta, Maret.id — Dalam Lokakarya dan Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh UNDP Indonesia pada Rabu, 3 Juni 2026, di Bandung, seorang ahli dari UNDP, Sagita Adesywi, menekankan pentingnya penerapan prinsip bisnis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ekonomi Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Prinsip Bisnis Berbasis HAM
Sagita menyatakan bahwa penerapan prinsip bisnis berbasis HAM dapat berdampak positif bagi korporasi-korporasi di Indonesia. Dia menyebutkan, “Contoh isu bisnis dan HAM dapat kita lihat pada sektor pertambangan, di mana aktivitas ini sering kali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan konflik dengan komunitas lokal.”
Tren Bisnis Global
Dalam penjelasannya, Sagita juga mengungkapkan bahwa tren bisnis global saat ini menunjukkan dominasi perusahaan multinasional. “Sekitar dua per tiga dari entitas terkaya di dunia saat ini adalah perusahaan, bukan pemerintah,” tuturnya. Dia menggarisbawahi bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart dan McDonald’s merupakan salah satu dari lima pemberi kerja swasta terbesar di dunia.
Isu HAM dalam Rantai Pasokan
Lebih lanjut, Sagita menjelaskan bahwa isu HAM yang berkaitan dengan bisnis dapat dilihat dari banyak produk sehari-hari. “Produk elektronik, pakaian, dan makanan memiliki rantai pasokan yang panjang dan berisiko,” jelasnya. Oleh karena itu, dia menekankan, “Negara wajib melindungi rakyat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bisnis.”
Secara keseluruhan, lokakarya ini berfokus pada bagaimana penguatan prinsip HAM dalam kegiatan bisnis dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sagita menambahkan, “Korporasi harus aware dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas yang mereka lakukan.” Dengan pendekatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.
