Jakarta, Maret.id — Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD yang digelar di Bali pada 5-7 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah.
Penguatan Kapasitas Anggota DPRD
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menekankan pentingnya penguatan kapasitas anggota DPRD mengingat adanya kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan. Ia menyatakan bahwa DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Deni juga mengungkapkan bahwa mereka ingin memperkuat tata kelola kelembagaan di masing-masing DPRD serta membangun komunikasi yang lebih kuat antaranggota Fraksi PDI Perjuangan di wilayah Jawa dan Bali. “Banyak persoalan teknis di daerah yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang selaras,” ungkap Deni pada registrasi peserta Bimtek di Bali.
Fungsi Pengawasan DPRD yang Krusial
Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, pengawasan menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. “Program yang sudah direncanakan dan dianggarkan tidak akan memberikan manfaat maksimal jika pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur melanjutkan bahwa meskipun beberapa daerah telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang cukup baik, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan target pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Bimtek ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Koordinasi dan Penyamaan Persepsi
Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ratih Detya Wijayanti, menambahkan bahwa bimtek ini juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah. Beberapa isu yang akan dibahas mencakup pengelolaan dana desa dan implementasi regulasi baru.
Deni menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di kalangan anggota Fraksi PDI Perjuangan agar komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan efektif. “Kami ingin memastikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ratih melaporkan bahwa dari 329 anggota fraksi, sebanyak 319 orang hadir dalam bimtek, sementara 10 orang lainnya tidak dapat mengikuti acara karena alasan kesehatan maupun menjalankan ibadah haji. Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan pembekalan dari DPP PDI Perjuangan terkait isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD.
Dengan penguatan kapasitas melalui bimtek ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap anggota DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih efektif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
