Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang telah berulang kali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan bahwa para pejabat negara, baik di tingkat kementerian maupun lembaga, diharapkan menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas mereka.
Peringatan untuk Pejabat Negara
Saan menyatakan keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang mengemuka dalam waktu dekat, khususnya yang terjadi di beberapa badan dan kementerian. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan, “DPR prihatin dan menyayangkan berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, terlebih muncul dalam waktu yang hampir bersamaan di sejumlah badan maupun kementerian,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026.
Kasus Dugaan Korupsi yang Mengguncang
Saan juga menyoroti penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Geologi Nasional (BGN) beserta sejumlah jajarannya terkait kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ia mengingatkan tentang masalah hukum yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Saan, kejadian-kejadian ini harus berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk tetap berpegang pada semangat pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo. “Seharusnya para pembantu presiden memegang teguh komitmen untuk senantiasa menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas,” tegas Saan.
Pentingnya Tata Kelola yang Bersih
Lebih lanjut, DPR mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini penting agar mereka dapat menjauhi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tindakan tegas dan komitmen yang jelas dianggap krusial dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Saan menekankan, “Pemerintah harus mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi kembali.” Pengawasan yang ketat dari pihak legislatif juga diharapkan dapat mendorong implementasi program-program pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.
