Jakarta, Maret.id — Dalam pandangan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, terdapat sejumlah pertanyaan kritis mengenai pemberian penghargaan Bintang Mahaputera Utama dan kenaikan pangkat kehormatan yang diterima oleh beberapa purnawirawan perwira tinggi. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada publik pada Jumat, 5 Maret 2026.
Kontroversi Pemberian Penghargaan
Menurut Ginting, munculnya masalah hukum yang melibatkan penerima penghargaan ini membuat publik mempertanyakan tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga standar serta mekanisme negara dalam memberikan penghargaan tertinggi kepada pejabat publik. Kasus mantan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang dianugerahi Bintang Jasa Utama pada tahun 2026, menjadi contoh nyata dari kontroversi ini.
Ginting menekankan bahwa penghargaan seperti ini seharusnya diberikan setelah seseorang menunjukkan hasil kerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara memadai. Ia menunjukkan bahwa pemberian penghargaan pada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sepuluh bulan diangkat sebagai pertanyaan penting. “Apa prestasi yang sudah dinilai sehingga mereka layak memperoleh penghargaan negara tingkat tinggi?” kritik Ginting.
Pemberian Pangkat Kehormatan yang Dipertanyakan
Tanya-tanya serupa juga menyelimuti keputusan untuk memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada beberapa purnawirawan perwira tinggi. Pemberian ini dilakukan pada Agustus 2025 di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, tetapi Ginting mempertanyakan ukuran kelayakan di balik keputusan tersebut. “Apa ukuran kelayakannya sehingga mereka mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan setelah sekian lama pensiun dari dinas militer?” ungkapnya.
Ginting mengingatkan bahwa dalam konteks seperti ini, publik diminta untuk mempertimbangkan kembali lebih mendalam mengenai kebijakan pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat kehormatan yang ada. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil oleh negara.
Pentingnya Evaluasi Kinerja
Aspek evaluasi kinerja pada tokoh-tokoh publik harus menjadi pokok pemikiran dalam penerapan kebijakan penghargaan. Hal ini penting agar penghargaan tersebut tidak kehilangan maknanya dan dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat. “Kini, bukan hanya individu yang harus dipertimbangkan, tetapi bagaimana negara menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam mengapresiasi pengabdian,” tutup Ginting.
Kritik Ginting ini turut menggugah diskusi yang lebih luas mengenai penghargaan publik dan tanda jasa, serta menyoroti pentingnya menjaga standar yang tinggi dalam setiap pengakuan terhadap kontribusi individu dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
