Jakarta, Maret.id — Jaringan Mahasiswa Masyarakat Indonesia Bersatu (JMIB) menyampaikan sikapnya terkait dengan rekam jejak dan etika pejabat yang diangkat di Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengangkatan pejabat dan menuntut penjelasan terbuka kepada publik.
Seriusi Rekam Jejak Pejabat
Koordinator Nasional JMIB, Kennedy Manik, dalam pernyataannya pada Kamis, 4 Juni 2026, menyatakan bahwa rekam jejak yang bermasalah harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, hal ini berpotensi merugikan integritas lembaga dan membahayakan kepentingan nasional.
Kennedy juga menekankan bahwa kompetensi pejabat yang mengisi posisi strategis sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Kita butuh sosok pemimpin yang bersih dari polemik, memiliki keahlian yang relevan, dan mampu menghadirkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Pentingnya Mematuhi Undang-Undang
Ia mengingatkan bahwa pengangkatan pejabat publik harus sesuai dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kesehatan dan gizi masyarakat, lanjut Kennedy, adalah isu kritis yang memerlukan pemimpin dengan integritas serta kemampuan yang mumpuni.
Lebih jauh, JMIB menegaskan bahwa posisi Kepala BGN harus diisi oleh sosok yang tidak hanya berkompeten tetapi juga tidak memiliki masalah hukum atau etika. “Jabatan ini harus diisi oleh orang yang memahami betul aspek gizi, kesehatan publik, dan keamanan pangan,” imbuhnya.
Prioritas Program Makan Bergizi Gratis
JMIB meyakini bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu prioritas nasional bergantung pada kepemimpinan yang integritas adalah kunci. “Kepemimpinan yang lahir dari integritas dan pengalaman kelembagaan adalah yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan program ini,” tambah Kennedy.
Organisasi ini berkomitmen untuk mengawal isu ini agar pemerintahan berjalan secara bersih, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. “JMIB akan terus memantau dan mengawasi proses ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
