Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengimbau anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD se-Jawa Timur untuk secara aktif mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan publik agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Pentingnya Tanggung Jawab Anggaran
Pesan tersebut disampaikan Ganjar dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan dihadiri oleh 319 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Timur pada Jumat (5/6/2026). Ia menyoroti bahwa salah satu tugas utama legislator adalah menjaga agar alokasi anggaran di daerah tidak mengalami kebocoran maupun pemborosan.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Tugas kita adalah menjaga agar APBD tetap aman dan tidak terjadi korupsi,” tegasnya di hadapan peserta bimtek yang hadir.
Tantangan Fiskal dan Prioritas Pembangunan
Ganjar menjelaskan bahwa saat ini banyak daerah yang masih menghadapi tantangan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus dapat menentukan prioritas pembangunan yang tepat, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Di saat kemampuan keuangan daerah terbatas, kita harus fokus pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya penyesuaian program dalam rangka mengoptimalkan penggunaan APBD yang ada.
Perhatian pada Sektor Strategis
Sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan diidentifikasi Ganjar sebagai bidang yang harus mendapatkan perhatian utama dalam proses penyusunan serta pengawasan anggaran daerah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sensitivitas sosial para legislator dalam merumuskan kebijakan publik.
“Keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik dan penganggaran. Semua kebijakan harus berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan pembangunan dapat berjalan efektif. Ia menggarisbawahi bahwa perhatian serius perlu diberikan pada sektor pertanian, di mana kebutuhan masyarakat akan komoditas tinggi harus diimbangi dengan peningkatan produksi lokal.
“Produksi lokal yang menurun di tengah tingginya kebutuhan masyarakat perlu diperkuat dengan kolaborasi antardaerah,” ujar Deni.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menambahkan bahwa bimtek ini tidak hanya sebagai forum pelatihan, tetapi juga ruang konsolidasi untuk berdiskusi mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
“Kami berharap dengan diskusi yang produktif, dapat terjalin sinergi antara seluruh tingkatan pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan rakyat,” ungkap Renny.
Bimtek Fraksi PDI Perjuangan se-Jawa Timur ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan, serta memperkuat komitmen untuk mengawal penggunaan APBD yang efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.
