Jakarta, Maret.id — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Ganjar Pranowo, mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar senantiasa mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan penuh tanggung jawab. Dalam pernyataan yang disampaikan di Bali Nusa Dua Convention Center pada Jumat (5/6/2026), ia menekankan bahwa penggunaan uang rakyat harus bebas dari kebocoran, korupsi, maupun pemborosan yang tidak berguna.
Pentingnya Pengelolaan APBD
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama legislator adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Jangan dikorupsi, jangan boros. Jaga uang rakyat agar tidak boncos dan tidak bocor,” ucapnya tegas kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri oleh 319 anggota DPRD se-Jawa Timur.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menggarisbawahi bahwa kondisi fiskal di berbagai daerah masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bersama DPRD menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Ketika posisi APBD tidak baik, kita harus memprioritaskan kebutuhan rakyat,” imbuhnya.
Fokus pada Sektor Strategis
Ganjar menjelaskan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan harus menjadi prioritas dalam pengawasan dan penyusunan anggaran daerah. Ia juga mendorong agar para legislator memiliki sensitivitas sosial saat merumuskan kebijakan publik. “Keberpihakan kepada kelompok rentan harus jadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik dan penganggaran,” tegas Ganjar.
Dalam Bimtek tersebut, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah kunci untuk memastikan efektivitas pembangunan. Menurutnya, sektor pertanian saat ini membutuhkan perhatian lebih, mengingat tingginya permintaan masyarakat akan berbagai komoditas.
Delegasi PDI Perjuangan dalam Menghadapi Tantangan
Deni menekankan pentingnya meningkatkan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan, “Masyarakat butuh berbagai komoditas, tetapi produksi lokal mengalami penurunan. Sinergi kuat diperlukan untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan.”
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyatakan bahwa Bimtek ini merupakan wadah bagi anggota fraksi untuk berkolaborasi dan berbagi gagasan terkait berbagai isu yang berkembang di daerah. “Keresahan masyarakat di Jawa Timur adalah bahan evaluasi yang perlu kita tanggapi melalui sinergi semua tingkatan pemerintahan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan Bimtek ini, PDI Perjuangan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dalam menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan APBD berjalan efektif, efisien, dan selalu berpihak kepada rakyat.
