Jakarta, Maret.id — Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Askweni, mengingatkan pemerintah untuk secara hati-hati mempertimbangkan setiap kebijakan penyesuaian harga, khususnya MinyaKita, yang merupakan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, keadaan ekonomi saat ini masih menekan daya beli masyarakat, sehingga langkah yang diambil harus benar-benar tidak menambah beban.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perubahan harga yang terjadi pada MinyaKita didasarkan pada analisis yang objektif dan transparan. “Kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita tidak boleh hanya dilihat dari sisi kebijakan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang mengandalkan produk ini sebagai pilihan,” jelas Askweni pada Jumat, 5 Juni 2026.
Kewajiban Negara untuk Melindungi Konsumen
Askweni menyatakan pengertian terhadap dinamika harga bahan baku seperti minyak sawit mentah (CPO) serta biaya produksi yang sedang meningkat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap konsumen harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah. “Kita harus memperhatikan aspek ekonomi, tetapi kebutuhan pokok masyarakat tetap harus terjangkau,” tambahnya.
Legislator tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan HET baru MinyaKita. Ia berpendapat bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan, sehingga evaluasi dan penilaian dapat dilakukan dengan tepat. “Pemerintah wajib menjelaskan proses perhitungan harga kepada publik untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Distribusi dan Pengawasan yang Harus Ditingkatkan
Askweni juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi, yakni mengenai distribusi dan pengawasan di lapangan. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan MinyaKita harus merata dan tidak terjadi penjualan dengan harga yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan. “Setelah HET dinaikkan, jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan barangnya atau menemukan harga yang lebih tinggi di pasar,” tegasnya.
Betapa pentingnya pengawasan distribusi harus diperkuat untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Jika tidak, akan mengancam akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok mereka.
Alternatif dan Efisiensi yang Diperlukan
Askweni mendorong pemerintah agar mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum memutuskan untuk menaikkan harga, seperti efisiensi dalam rantai distribusi dan evaluasi mekanisme subsidi. Hal ini penting agar penyesuaian kebijakan tidak merugikan masyarakat. “Negara harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen,” ujarnya.
Ia berharap agar keputusan yang diambil oleh pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau. “Daya beli masyarakat harus tetap terjaga,” tutup Askweni, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam hal ini.
