Wamen Ossy Tegaskan Perlindungan Sawah Dukung Investasi dan Pembangunan Berkualitas!
Jakarta, Maret.id — Menteri Pertanian Ossy Dermawan menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja untuk memastikan tata ruang yang jelas, guna memungkinkan pembangunan beriringan dengan upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataannya, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian tidak dapat dianggap sebagai sikap anti-pembangunan, melainkan harus diperlakukan sebagai hal yang setara dalam kepentingan daerah.
Ossy menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah pada tanggal 6 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa pemetaan lahan yang strategis untuk pertanian pangan berkelanjutan dan kebutuhan pembangunan sedang dalam proses penyelesaian. “Alih fungsi lahan dapat dilakukan, tetapi hanya untuk area yang secara hukum diperbolehkan untuk berubah fungsi,” ujarnya.
Pentingnya Pemetaan Lahan
Lebih lanjut, Ossy menekankan bahwa lahan yang memiliki peran kunci dalam ketahanan pangan nasional harus dipertahankan demi mendukung target swasembada pangan. “Saat ini, fokus kami adalah menyelesaikan pemetaan lahan yang tidak dapat dialihfungsikan, karena akan ditetapkan sebagai sawah,” tegasnya. Ia menyoroti bahwa kepastian tata ruang adalah elemen vital dalam menarik investasi dan mendukung berbagai program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah menyeimbangkan kebutuhan lahan untuk pangan dengan kebutuhan pembangunan seperti perumahan dan investasi,” lanjutnya. Data yang telah diperbarui akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk masyarakat, petani, dan investor.
Target Swasembada Pangan
Dalam kesempatan tersebut, Ossy mencatat pentingnya penetapan luas baku sawah sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan, yang merupakan salah satu target nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan capaian luas baku sawah sebesar 87 persen pada tahun 2029.
Ossy juga memberikan apresiasi terhadap capaian Jawa Tengah yang dianggap progresif dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Ia berpendapat bahwa provinsi tersebut dapat berfungsi sebagai model nasional dalam hal ini. “Jawa Tengah bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan alih fungsi lahan sawah,” katanya.
Data Pertanian di Jawa Tengah
Berdasarkan data yang disampaikan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah terintegrasi dalam RTRW Jawa Tengah mencapai 825.000 hektare. Sementara itu, Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tercatat sekitar 970.000 hektare, yang menunjukkan 85,11 persen ketercapaiannya dari target nasional.
“Oleh karena itu, Jawa Tengah termasuk daerah yang progresif. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai target nasional. Basis pertaniannya kuat, dan komitmen pemerintah daerah sangat tinggi,” tutup Ossy.
