Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk orang-orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, akan mendapatkan perlakuan khusus dalam kasus korupsi. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Forkopimda Jawa-Bali pada Kamis, 4 Juni 2026.
Djamari menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah melayani kepentingan rakyat. “Tidak ada istilah teman dekat presiden atau siapa pun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi,” ucapnya, yang juga ditegaskan dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat, 5 Juni 2026. Menurut Djamari, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia melalui tindakan tegas terhadap praktik korupsi.
Penanganan Kasus Korupsi
Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di antara yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, beserta kedua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran yang merugikan negara.
KPK Lanjutkan Operasi Pemberantasan Korupsi
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melaksanakan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Salah satu yang menjadi sorotan adalah penetapan tersangka Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim. Penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi yang diusung pemerintah tidak pandang bulu.
Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Djamari Chaniago sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberantas segala bentuk korupsi dengan serius. Pemerintah menegaskan bahwa semua pejabat negara harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas mereka dengan integritas. Kejadian ini menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di Indonesia.
“Setiap tindakan korupsi akan diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambah Djamari, menegaskan sekembali pada langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan keadilan bagi rakyat.
