Jakarta, Maret.id — Kasus penyalahgunaan yayasan di Indonesia kembali mengemuka, menciptakan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta integritas lembaga-lembaga filantropi. Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Algamar, menjelaskan bahwa jika yayasan dipersepsikan sebagai alat korupsi, maka citra seluruh ekosistem filantropi akan terganggu, termasuk lembaga-lembaga yang selama ini beroperasi secara jujur dan profesional.
Pentingnya Citra Positif Yayasan
Rizal menegaskan bahwa yayasan merupakan instrumen sosial yang dibentuk untuk melayani berbagai kepentingan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan tujuan publik lainnya. “Yayasan adalah alat untuk komunitas, dan bila disalahgunakan, efeknya bisa merusak kepercayaan masyarakat,” ungkap Rizal dalam sebuah pernyataan yang diterima pada Minggu, 7 Juni 2026.
Penggunaan yayasan sebagai kedok untuk kepentingan pribadi atau sebagai saluran untuk memperkaya pejabat negara sangat disesalkan. Rizal menegaskan bahwa penyimpangan semacam itu bukan hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga merusak makna dasar filantropi sebagai amanah sosial.
Risiko Terhadap Kegiatan Filantropi
Ia memperingatkan bahwa jika dibiarkan, kasus-kasus seperti ini dapat menciptakan preseden buruk. Masyarakat mungkin akan menganggap yayasan sebagai sarana untuk korupsi, alih-alih sebagai lembaga pelayanan publik yang bertanggung jawab. Hal ini, menurut Rizal, dapat mengancam keberlangsungan kegiatan filantropi yang selama ini memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Lebih jauh, Rizal menekankan pentingnya pelaksanaan dan penegakan prinsip-prinsip serta etika dalam aktivitas filantropi. Kegiatan sebagai peserta filantropi harus mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan transparansi agar masyarakat tetap merasa aman dan terlayani.
Prinsip Etika Filantropi Indonesia
Kodifikasi etika yang diatur dalam Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI), yang diterbitkan oleh PFI sejak tahun 2021, menjadi acuan penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah pesatnya perkembangan dunia filantropi. Dengan adanya KEFI, diharapkan semua lembaga filantropi dapat beroperasi dalam koridor yang benar dan akuntabel.
Rizal juga menambahkan, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra positif yayasan dan memfasilitasi masyarakat menerima manfaat yang seharusnya mereka dapat.” Hal ini menunjukkan bahwa setiap elemen dalam sektor filantropi memiliki peran vital dalam memastikan integritas dan transparansi dalam operasional mereka.
