Jakarta, Maret.id — Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, dalam pernyataannya pada hari Minggu, 7 Juni 2026, menyoroti perlunya menghentikan segala bentuk framing negatif terkait Menteri Hukum dan HAM periode 2014-2024, Yasonna Hamonangan Laoly. Hal ini diungkapkan seiring dengan tuduhan yang menyasar Laoly mengenai keterlibatannya dalam kasus suap pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Pernyataan Tegas dari Nasky Putra Tandjung
Nasky meminta agar semua pihak tidak berusaha melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum dengan narasi serta tudingan yang dapat memperburuk situasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga keakuratan informasi agar masyarakat tidak terjebak pada isu-isu yang tidak berdasar. “Jangan intervensi aparat penegak hukum dengan narasi dan tudingan yang dapat memperkeruh suasana,” ujarnya.
Nasky menambahkan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada Yasonna adalah bersifat mengada-ada dan tidak didasarkan pada data yang valid. Ia menyerukan masyarakat untuk tetap bersikap husnuzan atau berprasangka baik serta membudayakan tabayun atau klarifikasi terhadap setiap informasi yang beredar. “Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada narasi sesat,” lanjutnya.
KPK Menetapkan Tersangka Baru
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Kasus ini menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Tak hanya Silmy, KPK juga menjerat sejumlah nama penting lainnya, termasuk mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Selain itu, beberapa pejabat lainnya seperti Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji, dan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo, juga terekam dalam skandal ini.
Seruan untuk Memperkuat Integritas Hukum
Dengan adanya kasus ini, Nasky menekankan pentingnya keakuratan informasi untuk mencegah munculnya ketidakpastian di tengah masyarakat. Ia berharap agar kontroversi yang terjadi tidak mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. “Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas,” pungkas Nasky, menyoroti bahwa sikap positif dan transparansi dalam penegakan hukum sangat diperlukan di masa yang akan datang.
Dengan situasi yang tengah berlangsung, jelas bahwa fokus utama kini adalah mendukung proses hukum yang transparan dan adil demi menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum.
