Politik

Mensos Ungkap Sekolah Rakyat Jangkau Kelompok Tersembunyi!

Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hasil temuan terbaru dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat menunjukkan adanya kelompok yang selama ini tidak terdata, yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kelompok invisible.

Menurut Saifullah, banyak anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, tidak bersekolah, atau mengalami putus sekolah. “Ini menjadi tantangan bagi kita untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak,” katanya dalam keterangan pers, Minggu, 7 Juni 2026.

Program Sekolah Rakyat

Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa program tersebut telah diperluas oleh pemerintah dengan melaksanakan open house di berbagai daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan proses pembelajaran kepada calon siswa dan orang tua mereka.

“Peserta Sekolah Rakyat ini diprioritaskan berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” imbuh Saifullah. Jika ada anak yang belum terdaftar, pemutakhiran dan pemeriksaan di lapangan akan dilakukan untuk memastikan keakuratannya.

Pencapaian dan Target

Saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah terdaftar dalam program Sekolah Rakyat. Menurut rencana, pemerintah akan menambah lebih dari 32 ribu kursi baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Dengan penambahan tersebut, target peserta didik untuk tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 45 ribu siswa.

“Penaikan jumlah kursi ini merupakan langkah strategis untuk menanggulangi masalah pendidikan yang ada,” ujar Saifullah, menambahkan bahwa pemerintah menargetkan lebih dari 100 ribu peserta didik pada tahun 2028 seiring dengan pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.

Sikap Pemerintah Terhadap Pendidikan

Dalam upaya memenuhi target tersebut, pemerintah terus memperkuat komitmennya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh anak Indonesia. Saifullah menekankan bahwa setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama, untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” tandasnya. Pernyataan tersebut mencerminkan determinasi pemerintah dalam mengatasi kendala pendidikan di Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing melalui pendidikan yang baik.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button