Kapolri Tanggapi Serius Usulan Pigai Agar Jabatan Strategis Polri Dipegang Sipil!
Jakarta, Maret.id — Usulan untuk merevisi Undang-Undang Kepolisian mengemuka dalam pernyataan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Pigai. Ia mengusulkan langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat profesionalisme, memperkuat supremasi sipil, serta meningkatkan tata kelola yang lebih demokratis di institusi kepolisian.
Pernyataan Kapolri
Tanggapan dari Kapolri, Listyo Sigit, menunjukkan bahwa Polri secara prinsip menyambut baik ide tersebut. Ia menekankan bahwa institusinya terbuka untuk memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergabung dalam kepolisian. “Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi,” jelas Listyo Sigit kepada wartawan setelah hadir dalam pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, pada Minggu, 7 Juni 2026.
Menurut Listyo, kebijakan ini sejalan dengan kesempatan yang selama ini diberikan kepada anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian. “Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, ada kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri,” tambahnya.
Usulan untuk Reformasi Struktur Kepolisian
Pigai menekankan pentingnya revisi UU Polri untuk membuka peluang bagi kalangan sipil profesional mengisi sejumlah jabatan strategis yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi operasional kepolisian. “Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri,” kata Pigai dalam keterangannya pada Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa jabatan yang bisa diisi oleh kalangan sipil mencakup berbagai bidang seperti administrasi, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, transformasi digital, keuangan, serta tata kelola organisasi yang setara dengan pimpinan tinggi madya atau eselon I. “Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian,” ujarnya.
Momentum untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Pigai juga berpendapat bahwa revisi UU Polri seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat supremasi sipil dan meningkatkan tata kelola institusi yang lebih demokratis. Keterlibatan profesional sipil pada jabatan non-operasional di kepolisian, menurutnya, merupakan praktik yang biasa diterapkan di negara-negara demokrasi modern.
Kehadiran unsur sipil di posisi strategis diyakini dapat memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas internal dalam institusi kepolisian. “Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di Kepolisian yang dapat diisi oleh kalangan sipil,” terang Pigai, menunjukkan harapannya untuk masa depan kepolisian yang lebih terbuka dan akuntabel.
