Jakarta, Maret.id — Pelantikan Said Iqbal sebagai penasihat presiden dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026, pukul 15.00 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan.
Penunjukan Said Iqbal
Prasetyo mengungkapkan bahwa Said Iqbal akan dilantik bersamaan dengan Nanik S Deyang yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). “Prosesi pengambilan sumpah ini berkaitan dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional dan Bapak Said Iqbal sebagai penasihat presiden,” kata Prasetyo.
Komitmen Pemerintah terhadap Ketenagakerjaan
Menurut Mensesneg, penunjukan Said Iqbal adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia menambahkan bahwa Iqbal diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan isu-isu terkait tenaga kerja menjadi prioritas utama.
Kementerian Negara berupaya agar dengan adanya penasihat presiden yang fokus pada buruh, berbagai kebijakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. “Said Iqbal akan berkontribusi dalam merumuskan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh,” ungkap Prasetyo lebih lanjut.
Agenda Pelantikan dan Penerimaan Duta Besar
Selain pelantikan, pada hari yang sama, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat. Penerimaan kredensial ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kenegaraan yang sudah direncanakan sebelumnya.
Prasetyo menyatakan bahwa pelaksanaan pelantikan dan penerimaan duta besar pada hari yang sama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keserentakan dalam melaksanakan agenda pemerintahan. “Setelah pelantikan, Presiden akan menerima kredensial delapan duta besar negara sahabat yang telah terjadwal sebelumnya. Ini semua demi efisiensi dan keserentakan dalam agenda kenegaraan,” tuturnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan under Said Iqbal akan membawa perubahan positif dalam kebijakan serta perhatian pemerintah terhadap buruh dan tenaga kerja di Indonesia.
