Jakarta, Maret.id — Nanik, pejabat terkait, mengumumkan langkah strategis pertama dalam pengembangan program Makanan Bergizi (MBG) dengan menerapkan moratorium penambahan titik layanan dan dapur baru. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah dalam menata ulang distribusi dapur yang dinilai belum merata dan terkonsentrasi di beberapa wilayah.
Pemetaan Kebutuhan Wilayah
Nanik menjelaskan, saat ini distribusi dapur perlu dievaluasi secara menyeluruh. “Artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Kita mau menata, misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, dan seterusnya,” jelasnya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa saat ini dapur-dapur masih menumpuk di Jawa, yang menjadi fokus utama penataan ulang.
Refocusing Penerima Manfaat
Selain penataan infrastruktur, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan refocusing penerima manfaat guna memastikan bantuan gizi tepat sasaran. Menurut Nanik, evaluasi dilakukan terhadap data penerima yang saat ini mencapai puluhan juta. “Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu, terutama untuk sekolah-sekolah yang sudah mapan,” tuturnya. Dia menekankan agar intervensi gizi lebih difokuskan kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Peningkatan Kualitas Program
Nanik menegaskan bahwa pada tahun 2026, BGN tidak hanya akan berorientasi pada penambahan jumlah dapur, melainkan juga pada pengawasan kualitas pelaksanaan program. “Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa fokus kami bukan kuantitas, tetapi kualitas. Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang ada sesuai dengan standar operasional,” ujarnya.
Sementara itu, untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nanik menambahkan bahwa opsi yang dipertimbangkan termasuk investasi swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta hibah dari luar negeri. “Kami akan coba kerjasama dengan CSR-nya BUMN atau hibah dari luar negeri untuk memperluas jangkauan layanan,” kata Nanik mempertimbangkan langkah yang diperlukan.
