Jakarta, Maret.id — Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi saat ini, khususnya pelemahan nilai rupiah yang telah mencapai Rp18.000 per dolar AS. Politikus dari Partai NasDem ini menekankan bahwa situasi ini bukan hanya sekadar masalah siklus ekonomi, tetapi merupakan krisis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ancaman Pelemahan Rupiah
Yoyok menjelaskan bahwa kenaikan nilai tukar dolar AS berdampak langsung pada sektor industri, dengan biaya impor bahan baku yang melonjak dan harga pokok produksi yang ikut meningkat. “Kita lihat realitas sekarang, dolar kita sudah Rp18.000 sekian. Jika dolar sudah naik, sektor industri jelas terkena dampaknya,” ujarnya. Dia juga menandaskan bahwa dampak dari situasi ini harus menjadi fokus utama pemerintahan.
Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jateng X ini menyebutkan bahwa daya beli masyarakat semakin merosot, sehingga semakin memperburuk keadaan. “Kondisi ini adalah krisis nyata yang membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Tindakan Konkretnya Pemerintah
Yoyok mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas biaya produksi manufaktur. Dia mengusulkan agar pemerintah menyelamatkan rantai pasok, memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal, dan mendorong pelonggaran bea masuk untuk barang impor yang masih dibutuhkan.
Ia juga mengajak Kementerian Perindustrian untuk lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Bank Indonesia. “Kalau memang dolar menghajar kita, tinggalkan. Kita masih bisa pakai RMB, masih bisa pakai Yuan, masih bisa pakai yang lain. Kita negara besar, kenapa harus takut,” ujar Yoyok dengan nada optimis.
Pengawasan Terhadap Importir
Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, Yoyok menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap para importir bahan baku. Ia mendesak pemerintah untuk memaksa industri beralih ke penggunaan bahan baku lokal jika ada kemungkinan substitusi. “Bisa tidak Bapak mewajibkan seluruh sektor industri untuk meningkatkan penggunaan bahan baku lokal? Jika dalam negeri masih ada, kenapa tidak dipaksa saja?” tandasnya.
Mengacu pada data terbaru, Yoyok mencatat bahwa terdapat lebih dari 23.000 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak Januari 2026. Ia memperingatkan, “Tanpa langkah antisipasi yang cerdas dan tepat sasaran dari Kemenperin, tekanan terhadap sektor industri nasional akan semakin dalam dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.” Peringatan ini mencerminkan urgensi tindakan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada.
