Jakarta, Maret.id — Peneliti media dan politik Buni Yani menyatakan harapannya agar pihak-pihak yang dilaporkan oleh aliansi organisasi masyarakat Islam diproses secara hukum. Laporan itu menargetkan Abu Janda serta dua tokoh lain, Grace Natalie dan Ade Armando, terkait dugaan penghasutan, provokasi, dan framing di media sosial yang dianggap merujuk pada ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Tuntutan Hukum dan Pasal yang Disangkakan
Menurut isi laporan, aliansi 40 ormas Islam menuduh tindakan ketiga pihak tersebut mengandung unsur pidana. Pelapor menyebutkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1) serta ketentuan dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (Pasal 243 dan Pasal 247). Laporan menuntut agar pihak berwenang menindaklanjuti dan memproses dugaan pelanggaran tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pernyataan Peneliti dan Latar Belakang Kasus
Buni Yani mengatakan bahwa Abu Janda “sudah lama jadi incaran umat Islam” dan menyebut yang bersangkutan kerap memicu polemik terkait umat Islam di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Abu Janda sebelumnya pernah dilaporkan oleh puluhan ormas atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian, terutama terkait narasi video dan cuitan yang menyinggung isu yang disebut “Islam arogan”.
Dalam keterangannya, Buni Yani juga menyinggung posisi politis beberapa terlapor. “Grace Natalie dan Ade Armando adalah kader PSI punya Jokowi. Kali ini tiga‑tiganya harus diproses hukum,” ujarnya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor maupun respons dari aparat penegak hukum yang mengonfirmasi penerimaan atau status penyelidikan atas laporan tersebut.
Kasus ini muncul di tengah sensitifitas publik terhadap konten media sosial yang dinilai memicu perpecahan dan menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok masyarakat. Perkembangan penyidikan dan langkah hukum selanjutnya akan menentukan apakah laporan tersebut berlanjut ke tahap penuntutan.
