Politik

Publik Mendesak Solusi Nyata untuk Masalah Ekonomi, Bukan Sekadar Narasi!

Jakarta, Maret.id — Analis ekonomi politik, Kusfiardi, mengemukakan pandangannya terkait kondisi perekonomian nasional yang kini menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Di tengah ketidakpastian tersebut, masyarakat semakin khawatir terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.

Ketidaksesuaian Antara Ekspektasi dan Realitas

Kusfiardi mengidentifikasi satu persoalan mendasar yang harus segera ditangani, yaitu ketidaksesuaian antara ekspektasi yang diciptakan oleh pemerintah dan realitas yang dirasakan oleh rakyat. “Terdapat mismatch. Ekspektasi tidak bertemu dengan realitas. Jika hal ini terus berlanjut, maka ketidakpercayaan publik akan semakin menguat,” ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad pada Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menekankan bahwa meningkatnya ketidakpercayaan publik dapat membawa dampak lebih berbahaya dibandingkan dengan berbagai indikator ekonomi yang dalam tekanan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat keyakinan pelaku pasar dalam berinvestasi.

Pemerintah Perlu Transparan dalam Mengelola Persepsi Publik

Menyikapi hal ini, Kusfiardi meminta agar pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi persoalan ekonomi, termasuk penanganan terhadap pelemahan rupiah. Diungkapkannya, jika pemerintah telah memiliki strategi yang jelas, hal tersebut perlu disampaikan dengan gamblang kepada masyarakat, disertai target dan indikator keberhasilannya.

“Kami ingin memberi masukan kepada pemerintah. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan terus-menerus. Jika pemerintah sudah punya rencana, silakan jelaskan dengan baik kepada masyarakat dan tunjukkan indikator keberhasilannya,” tegasnya.

Pentingnya Kredibilitas Data Ekonomi

Kusfiardi juga mengingatkan bahwa transparansi data ekonomi adalah hal yang krusial. Ia menilai bahwa pemerintah tidak cukup hanya membantah atau menyatakan bahwa data yang beredar adalah keliru, melainkan juga harus mempresentasikan data pembanding yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan hanya mengatakan datanya salah atau keliru. Tunjukkan juga data yang benar. Data harus memiliki kredibilitas dan tidak menimbulkan kesan manipulatif karena angka-angka bisa saja direkayasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat memerlukan ukuran yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, setiap langkah penanganan ekonomi yang diambil harus disertai indikator yang transparan dan mudah dipahami agar dapat menjawab ekspektasi masyarakat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button