Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, lebih dikenal sebagai Eddy Hiariej, menegaskan bahwa mekanisme judicial review tersedia dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh undang-undang yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pengesahan UU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Eddy menanggapi seruan dari beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), yang meminta agar DPR menunda pengesahan revisi UU Polri tersebut. Ditegaskan bahwa penggunaan mekanisme judicial review bisa menjadi solusi yang elegan bagi mereka yang merasa hak konstitusionalnya terabaikan.
Status Penempatan Anggota Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penjelasan mengenai proses penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Ia menekankan bahwa penempatan tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus melalui prosedur yang ketat serta persetujuan dari pihak terkait. “Harus ada permintaan dari kementerian yang membutuhkan anggota Polri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap penempatan juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta dilakukan melalui mekanisme seleksi yang berlaku. Kapolri menegaskan bahwa proses ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Menurutnya, “Jadi bukan begitu saja Polri langsung menempatkan, tetapi proses itu harus dilalui.”
Kepatuhan Terhadap Proses Resmi
Jenderal Listyo juga menegaskan pentingnya adanya permintaan resmi dari instansi yang membutuhkan anggota Polri. Ia menyampaikan bahwa jika tidak ada permintaan dari kementerian atau lembaga, Polri tidak akan mengirimkan personel ke instansi tersebut. “Kalau tidak ada permintaan pun juga tidak akan mengirim,” tegasnya.
Hal ini menegaskan komitmen Polri untuk memastikan bahwa setiap pengiriman personel dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapolri mengimbau agar semua pihak memahami dan menghargai proses yang ada untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
Respons terhadap Penolakan UU Polri
Sikap Eddy Hiariej terhadap penolakan revisi UU Polri menunjukkan bagaimana pemerintah mendengarkan suara masyarakat sipil. Meskipun berbeda pandangan, penting untuk memiliki ruang dialog yang konstruktif untuk membahas isu-isu hukum yang berkaitan dengan kekuatan dan tanggung jawab Polri.
Perdebatan mengenai pengesahan UU Polri yang baru ini dan mekanisme penempatan anggota Polri di luar instansi menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam pengelolaan kekuasaan yang terkait langsung dengan masyarakat. Dialog berkelanjutan diharapkan terus dilakukan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil untuk mencapai solusi yang lebih baik bagi bangsa.
