Politik

Purbaya Tuntut Kejelasan Risiko Kuota BBM Subsidi ke Pak Bahlil!

Jakarta, Maret.id — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diumumkan oleh PT Pertamina Patra Niaga mulai hari ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan para politikus dan masyarakat. Harga Pertamax (RON 92) mengalami lonjakan lebih dari 30 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Potensi Peralihan ke BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM tersebut memunculkan kekhawatiran akan migrasi pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Hal ini dinilai dapat menambah beban kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah pihak berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengawasi peralihan ini untuk menjaga ketahanan sistem subsidi.

Purbaya, salah satu anggota parlemen, menyarankan agar langkah-langkah pengendalian yang lebih ketat diambil. “Itu nanya ke Pak Bahlil. Mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, tanya Pak Bahlil yang ngerti,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Mekanisme Nozzle Control

Istilah “nozzle control” merujuk pada mekanisme pengendalian penyaluran BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melalui sistem yang terintegrasi dengan pompa pengisian. Skema ini bertujuan memastikan bahwa BBM subsidi hanya dapat dibeli oleh kendaraan yang berhak. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pembatasan volume pembelian serta verifikasi data kendaraan.

Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada kenaikan harga Pertamax, dampaknya terhadap angkutan umum dan kendaraan pengangkut barang yang menjadi tulang punggung distribusi logistik relatif terbatas. “Harusnya limited karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai (Pertamax),” katanya.

Dampak Terhadap Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomis, Purbaya berpendapat bahwa dampaknya akan minim. “Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan perlu melakukan analisis mendalam untuk mengetahui efek domino dari kebijakan harga BBM terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Kenaikan harga BBM ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang berpotensi menambah kesulitan ekonomi bagi masyarakat. Dalam situasi ini, pengawasan menjadi kunci untuk memastikan agar subsidi tetap sasaran dan tidak disalahgunakan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button