Jakarta, Maret.id — Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai permasalahan yang terjadi di tubuh Badan Geologi Negara (BGN) menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola serta pengawasan pelaksanaan program prioritas nasional.
Said Didu mengungkapkan, “Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya,” dalam acara Diskusi Media Buka Fakta yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut menganggap langkah penegakan hukum yang diambil terhadap sejumlah pejabat BGN menjadi sinyal bahwa loyalitas semata tidak cukup dalam penempatan posisi publik.
Pentingnya Kompetensi dan Integritas
Menurutnya, penting untuk menjadikan kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam menjalankan tata kelola yang baik sebagai pertimbangan utama dalam mengelola program pemerintah yang menggunakan anggaran besar. “Kompetensi harus menjadi pangkal utama, terlebih ketika anggaran yang berputar sangat signifikan,” tambahnya.
Said juga memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah kini semakin terbuka terhadap kritik masyarakat. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. “Saya melihat Prabowo mulai realistis dan mulai mendengarkan kritik masyarakat,” ujarnya.
Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Meski mengkritisi tata kelola pelaksanaan program tersebut, Said Didu tetap memberikan dukungan kepada MBG yang memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, ia menilai bahwa eksekusi program ini perlu terus diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih efektif serta tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya memprioritaskan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. “Saya mendukung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program MBG. Itu lebih nyata manfaatnya kepada rakyat,” pungkasnya.
Kesiapan pemerintah untuk mendengarkan masukan dari masyarakat menunjukkan langkah progresif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam program-program yang dijalankan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau penempatan posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
