Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengemukakan sejumlah tuntutan terkait isu-isu yang mengganggu masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyoroti perlunya pemerintah untuk menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Perniagaan Rakyat dan Ketidakpuasan Sosial
Yatalathof menyatakan bahwa meningkatnya harga-harga kebutuhan sehari-hari dan menyempitnya lapangan kerja telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Ia menegaskan, “Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis, 11 Juni 2026.
Sebagai respons terhadap situasi yang memburuk ini, BEM UI mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa, buruh, guru, pedagang, dan ibu rumah tangga untuk bersatu menyuarakan ketidakpuasan mereka. “Datanglah! Pupus harapan pemerintah akan berubah dikarenakan pemimpinnya arogan, sombong, dan tantrum,” imbuhnya.
Tuntutan untuk Reformasi dan Keadilan
Yatalathof juga menekankan pentingnya menuntut keadilan. Menurutnya, “Keadilan tidak datang sendiri. Ia harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan pemerintah yang berlagak besar padahal pemimpinnya hanya pelayan oligarki.” Sementara itu, BEM UI merencanakan aksi demonstrasi yang akan melibatkan berbagai kampus lain, serta aliansi gerakan mahasiswa yang lebih luas.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah kampus telah menyatakan keikutsertaannya dalam aksi ini, termasuk BEM UI, 15 BEM Fakultas di UI, BEM Kampus IPB, BEM PNJ, dan BEM Universitas Pancasila. “Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa yang ikut di rapat malam ini,” kata Yatalathof.
Call to Action untuk Mahasiswa dan Masyarakat
Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi semua elemen masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan harapan mereka. Yatalathof menghimbau, “Kami minta kepada seluruh pihak untuk bangkit dan menyatukan suara. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah arah kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.”
Aksi yang diprakarsai oleh BEM UI ini mencerminkan gelombang ketidakpuasan yang melanda banyak lapisan masyarakat. Di tengah situasi sulit ini, tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah semakin menguat. Sebuah penegasan bahwa pemerintah perlu mendengar dan merespons keresahan rakyat akan sangat menentukan masa depan kebijakan publik di Indonesia.
