Jakarta, Maret.id — Dalam beberapa kesempatan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keterbukaannya terhadap kritik, menegaskan bahwa dirinya akan meninjau setiap masukan yang disampaikan masyarakat berdasarkan fakta serta realitas yang ada. Hal ini dinyatakan sebagai upaya untuk meredakan persepsi negatif bahwa pemerintahannya anti-kritik.
Konsistensi Pernyataan Prabowo
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyampaikan bahwa pernyataan tersebut penting demi menjaga konsistensi dan memperkuat kepercayaan publik. “Pernyataan yang sama telah diungkapkan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan,” ujar Jamiluddin saat diwawancarai oleh wartawan, pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Pentingnya konsistensi dalam pernyataan tersebut, lanjutnya, juga berfungsi untuk menanggapi anggapan bahwa kepemimpinan saat ini mengabaikan suara rakyat. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk tetap mendengarkan kritik demi kebaikan bangsa.
Tanda Keterbukaan dan Rasa Lega
Jamiluddin juga menekankan bahwa pengulangan komitmen untuk terbuka terhadap kritik harus dapat memberikan rasa lega di kalangan masyarakat. “Ini merupakan pertanda bahwa Indonesia tetap berada dalam kerangka demokrasi,” paparnya.
Dia menegaskan bahwa pernyataan Prabowo itu menjadi solusi atas kekhawatiran publik mengenai kemungkinan kembalinya praktik pemerintahan otoriter. Dalam pandangan Jamiluddin, sikap terbuka terhadap kritik seharusnya dipahami sebagai bagian integral dari amanat konstitusi serta semangat reformasi yang diusung bangsa.
Amanat Konstitusi dan Reformasi
Keterbukaan tersebut, menurutnya, menjadi jaminan bahwa Indonesia akan terus menjaga jalur demokrasi. “Pernyataan Prabowo tersebut menggambarkan komitmen untuk menjalankan amanat konstitusi dan nilai-nilai reformasi,” tandas Jamiluddin.
Dia berharap masyarakat akan merasa lebih nyaman dan tidak ragu untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. “Seharusnya tidak ada lagi rasa khawatir bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” pungkasnya.
