Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menanggapi aksi petani yang membagikan mentimun gratis di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember. Hal ini disebabkan oleh anjloknya harga komoditas tersebut yang kini hanya mencapai Rp500 per kilogram.
Pentingnya Database Pertanian yang Valid
Widarto menekankan bahwa peristiwa ini bukanlah hal sepele. Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan sinyal bahaya bagi pengelolaan sektor pertanian di daerah, yang dinilai masih lemah dalam memetakan produksi dan kebutuhan pasar. “Pemerintah harus memiliki database yang valid, kuat, dan terkini mengenai kebutuhan berbagai produk pertanian dan tingkat produksi,” jelasnya.
Menurut Widarto, jatuhnya harga timun mencerminkan ketidakoptimalan sistem perencanaan produksi pertanian. Petani sering kali terjebak dalam kondisi overproduksi saat panen raya terjadi bersamaan di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kerugian ketika hasil panen tidak terjual.
Kebutuhan Pasar Harus Diketahui Terlebih Dahulu
Widarto menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu data yang akurat terkait luas lahan, jenis komoditas yang ditanam, serta proyeksi kebutuhan pasar. “Jangan memproduksi dulu baru mencari pasarnya. Kebutuhan pasar harus diketahui lebih dulu, kemudian produksi disesuaikan,” tekannya.
Aksi bagi-bagi timun gratis oleh petani pun menunjukkan keresahan mereka terhadap situasi ini. Tumpukan mentimun yang seharusnya bernilai ekonomi dipaksa dibagikan kepada masyarakat karena harga jualnya tidak mampu menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.
Peluang untuk Menyerap Hasil Pertanian Lokal
Di satu sisi, Widarto juga melihat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan hasil pertanian lokal. Ia menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya bisa menjadi pasar baru untuk produk-produk pertanian lokal.
“Jika banyak SPPG beroperasi tetapi harga telur, sayuran, atau buah tetap jatuh, berarti perlu evaluasi. Produk petani lokal harus bisa diakses oleh program-program pemerintah,” tegasnya.
Widarto ingin agar koneksi antara sektor pertanian dan program pemerintah diperkuat, sehingga manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh para petani. Dengan cara ini, diharapkan program-program nasional tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Mohammad Djamil, mengkonfirmasi perihal penurunan harga timun. Dalam kondisi normal, harga timun berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Namun, saat ini harga di tingkat petani merosot drastis hingga sekitar Rp500 per kilogram.
Djamil menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh panen raya yang berlangsung hampir bersamaan di beberapa daerah, sehingga pasokan mentimun menjadi melimpah, sedangkan daya serap pasar terbatas. Pemerintah daerah saat ini sedang menyusun langkah-langkah untuk memperlancar distribusi hasil panen dan mengurangi tekanan harga di tingkat petani.
Widarto menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola pertanian di daerah. Dengan basis data yang kuat, perencanaan produksi yang tepat, dan pasar yang terintegrasi, diharapkan petani tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan ketika panen raya tiba.
